DILEMA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR´IYYAH

RETANISA RIZQI, NIM: 13370069 (2017) DILEMA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR´IYYAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (DILEMA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR´IYYAH) 13370069_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (DILEMA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR´IYYAH) 13370069_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Retanisa Rizqi (13370069) – Skripsi berjudul Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar´iyyah). Partai politik memiliki kedudukan dan peranan yang penting didalam sistem demokrasi. Setelah demokrasi dimulai, salah satu hasil dari reformasi adalah dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang ditandai dengan banyaknya partai (multipartai) dengan berbagai asas dan ciri. Sistem pemerintahan presidensial yang diikuti dengan sistem multipartai yang terjadi pada negara Indonesia sekarang ini, pada realitanya akan mendatangkan instabilitas pemerintahan. Penelitian ini membahas tentang Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar´iyyah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem presidensial yang berbasis multipartai dan permasalahan itu dikaji menggunakan siyasah syar´iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian ini merupakan penelitian pustaka, analisis dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud dapat diambil nilai yang sebanding didalamnya dan kemudian diambil kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia telah terkungkung oleh sistem multipartai. Sistem multipartai yang ada di Indonesia telah menyebabkan instabilitas pada pemerintahan, mereduksi hak prerogratif presiden, serta partai politik hanya mengincar sebuah kekuasaan demi kemaslahatan partainya sehingga yang awalnya partai politik itu bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat hidup sejahtera malah membuat kemaslahatan masyarakat Indonesia sendiri terkesampingkan. Dengan adanya permasalahan tersebut tidak sesuai dengan pemerintahan Islam yang baik menurut perspektif siyasah syar´iyyah. Siyasah syar´iyyah sendiri menginginkan sebuah pemerintahan itu pengaturannya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan umat manusia melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem presidensial dengan sistem multipartai, penyusun memilih solusi untuk melakukan penyederhanaan partai politik, yaitu sistem multipartai sederhana, serta masih bergantung pada itikad baik dari partai politik dan politisi untuk membentuk koalisi politik yang solid. Kata Kunci: Presidensial, Pemerintahan, Multipartai, Siyasah Syar´iyyah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item