PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM PILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

KHOERUL IMAM MAHDI, NIM. 13370011 (2017) PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM PILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM PILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM) 13370011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM PILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM) 13370011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Masalah pencalonan sejak era Orde Baru sampai awal reformasi hanya ada satu jalur yaitu menggunakan Partai Politik sebagai kendaraan politik untuk bisa menjadi calon Kepala Daerah. Hal ini mengalami berbagai kendala atau masalah sehingga banyak tuntutan masyarakat untuk dibukanya calon Independen. Akhirnya Lalu Ranggalawe yang merupakan anggota DPRD Lombok melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah inkonstitusional dengan alasan bahwa beliau ingin maju sebagai Kepala Daerah akan tetapi tidak begitu mengharapkan dengan mengunakan jalur Partai Politik karena sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya untuk sewa kendaraan politik sangat mahal. Setelah dibahas dalam persidangan kemudian Mahakamah Konstitusi membolehkan dengan adanya jalur Independen yang tertuang dalam Putusan MK No. 5/PUUV/ 2007. Sehingga ada dua jalur dalam ikut pencalonan yaitu jalur menggunakan Partai Politik dan jalur perseorangan (independen). Dengan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan Siyasah Dusturyah terhadap Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 tetang Calon Perseorangan (Independen)? Dan apakah Putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research)dengan pendekatan Yuridis, normatif, dan politis yang bersifat deskriptif-analitik. Untuk membedah masalahnya menggunakan Teori Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) yang lebih khususnya yaitu Siyasah Dusturiyah menganai Hak-hak rakyat serta prinsip-prinsip Siyasah. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, karya ilmiyah, maupun internet. Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melegalkan dengan adanya calon Perseorangan (Independen) memberikan angin segar pada demokrasi Indonesia dengan memberikan jalan alternatif bagi orang yang ingin menjadi calon Kepala Daerah apabila melewati Partai Politik tidak bisa. Sehingga hak yang melekat pada rakyat yaitu untuk dipilih dan memilih seperti yang ada dalam Siyasah Dusturiyah telah dipulihkan dan diberikan hak kembali dalam Putusan tersebut, Sehingga Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 sesuai dengan Siyasah Dusturiyah. Putusan tersebut pun tidak bisa ditolak secara Agama, karena masalah mengenai kepemimpinan dilihat dari setelah Rosululloh wafat merupakan hasil dari ijtihad para Sahabat (Khulafa al-Rasyidun) mengenai siapa yang menjadi penerus Nabi. Selanjutnya pengambilan Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga telah menggunakan prinsip kedudukan manusia dibumi, prinsip musyawarah, prinsip kebutuhan akan pemimpin, prinsip hak asasi manusia, prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip pradilan bebas. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas / telah menggunakan prinsip-prinsip siyasah. Kata kunci : Pilkada, Calon Perseorangan (Independen), Siyasah Dusturiyah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item