GENEALOGI GERAKAN PENEGAKAN SYARI’AT ISLAM DI INDONESIA

Sodiqin, Ali (2015) GENEALOGI GERAKAN PENEGAKAN SYARI’AT ISLAM DI INDONESIA. Al Mazahib : Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 3 (No. 1). pp. 21-41. ISSN 2302-7355

Preview

Text Jurnal Al Mazahib -Genealogi Ger Syari'at.pdf - Published Version Download (430kB) | Preview

Abstract

Enforcement of Islamic law in Indonesia has historically and empirically problem. Debating in this case is not a new discourse of Islamic law, but of a “burden of history” which until this moment has not been completed. Political law of Dutch colonial that twist the facts enactment of Islamic law, caused marginalization of the Shari’ah in the Indonesian legal system. As a result, there are fragmentation among the Muslims in the form and establishes the basic state at the beginning of independence. Two groups of Muslims appeared, namely the secular nationalist and Islamic nationalist group. During reformation period, appear artifisialistic and reductionist understanding, when Islamic law narrowed at the level of legal provisions that formal and rigid. The emergence of regional regulations of Shari’ah, was more the efforts of syariah formalization rather than enforcing the doctrine of universal substance. It can be seen from the regulated materials that only at the outside or the skin only, not on the key issues that touch the lives of many people. Besides, it appears a group that understands the shari’ah as a solution and a way of life that is totalistic, without considering aspects of historicity and contextuality. As a result is widespread understanding of Islamism is more emphasis than substance formalization. Transformation understand fundamentalism in the Middle East are sourced from Wahhabi’s teachings that has a big influence in developing the ideology called salafiyah ideological. Penegakan syari’at Islam di Indonesia memiliki problematika historis dan empiris. Perdebatan syari’at Islam bukan wacana baru, akan tetapi merupakan “beban sejarah” yang sampai detik ini belum tuntas. Politik hukum kolonial Belanda yang memutarbalikan fakta berlakunya hukum Islam, menjadi penyebab terpinggirkannya syari’at Islam dari pentas sistem hukum Indonesia. Akibatnya, di kalangan umat Islam terjadi fragmentasi pendapat dalam menetapkan bentuk dan dasar negara pada awal kemerdekaan. Dua kelompok umat Islam, yaitu kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis Islam. Pada masa reformasi muncul pemahaman yang artifisialistik dan reduksionis, tatkala syari’at Islam dipersempit pada aras ketentuan-ketentuan hukum yang formal dan rigid. Munculnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syari’at lebih nampak sebagai upaya formalisasi syari’at daripada menegakkan substansi ajaran universalnya. Hal ini dapat dilihat dari materi-materi yang diperdakan hanya pada tataran luar atau kulit saja, bukan pada masalah-masalah pokok yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak. Di samping itu, muncul kelompok yang memahami syari’at Islam sebagai solusi dan jalan hidup yang bersifat totalistik, tanpa mempertimbangkan aspek historisitas dan kontekstualitas. Akibat dari pandangan ini adalah meluasnya paham islamisme yang lebih menekankan formalisasi daripada substansi. Transformasi paham fundamentalisme dari Timur Tengah yang bersumber dari ajarah Wahhabi memiliki andil yang cukup besar dalam mengembangkan faham yang disebut salafiyah ideologis ini. Kata Kunci: gerakan reformasi, syari’at Islam, perda syari’ah, formalisasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item