MENAKAR MASLAHAT KAWIN GANTUNG DALAM KONSTRUKSI FIKIH DAN HUKUM NEGARA (STUDI ATAS KEPUTUSAN KOMISI BAHSUL MASAIL DINIYAH WAQI’IYYAH MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXXII 2010 DI MAKASSAR)

AKHMAD LUTHFI AL MUBAROK, SHI, NIM. 1520310002 (2017) MENAKAR MASLAHAT KAWIN GANTUNG DALAM KONSTRUKSI FIKIH DAN HUKUM NEGARA (STUDI ATAS KEPUTUSAN KOMISI BAHSUL MASAIL DINIYAH WAQI’IYYAH MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXXII 2010 DI MAKASSAR). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (MENAKAR MASLAHAT KAWIN GANTUNG DALAM KONSTRUKSI FIKIH DAN HUKUM NEGARA (STUDI ATAS KEPUTUSAN KOMISI BAHSUL MASAIL DINIYAH WAQI’IYYAH MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXXII 2010 DI MAKASSAR)) 1520310002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (MENAKAR MASLAHAT KAWIN GANTUNG DALAM KONSTRUKSI FIKIH DAN HUKUM NEGARA (STUDI ATAS KEPUTUSAN KOMISI BAHSUL MASAIL DINIYAH WAQI’IYYAH MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXXII 2010 DI MAKASSAR)) 1520310002_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 di Makassar muncul pertanyaan yang berkaitan dengan salah satu praktek perkawinan anak yang di masyarakat dikenal dengan istilah kawin gantung. Model perkawinan ini biasanya menimpa anak-anak pada umur yang masih sangat belia. Mereka dinikahkan oleh orang tua mereka secara agama, kemudian setelah acara selesai mereka dipisahkan untuk kemudian dipertemukan kembali ketika mereka sudah dewasa. Peristiwa seperti ini agaknya mengusik sekaligus memancing rasa ingin tahu sebagian orang sehingga muncullah pertanyaan mengenai keabsahan perkawinan tersebut pada sebuah muktamar. Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi’iyyah yang bertugas mempelajari pertanyaan tersebut pun memberikan jawaban berupa sahnya kawin gantung jika memang memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta terdapat maslahat di dalamnya. Dalil yang digunakan untuk memperkuat jawaban/keputusan tersebut adalah hadis tentang perkawinan Nabi Muhammad Saw. dan Aisyah ra., serta praktek para sahabat. Dari jawaban serta dalil yang dikemukakan belum nampak jelas maslahat yang bagaimana yang dijadikan ukuran kebolehannya. Sehingga muncul pertanyaan baru ukuran apakah maslahat itu ditentukan sendiri oleh wali mujbir, yang tentunya akan sangat subyektif dan tidak menutup kemungkinan melenceng dari koridor, atau sebenarnya ada maslahat umum yang dijadikan acuan oleh Nabi Muhammad Saw. maupun para sahabatnya? Lantas bagaimana maslahat kawin gantung ini jika di hadapkan pada realita terkini dan hukum negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelusuran terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi’iyyah. Untuk dapat mengetahui motivasi dan latar belakang praktek perkawinan Nabi Saw. dan para sahabat, dikumpulkanlah beberapa riwayat yang berkaitan untuk kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan untuk dapat mengetahui bagaimana sebaiknya praktek kawin gantung disikapi di masa sekarang dan konteks kenegaraan maka dilakukan pengujian menggunakan dawabit al-maslaShyaihk h Ramadan al-Butip edraantu ran perundang-undangan yang terkait. Berdasarkan metode dan teori yang digunakan tersebut, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian normatif substansi hukum Islam dengan pendekatan filosofisyuridis. Pada akhirnya, melalui metodologi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah ra. mengandung khususiyyaThi.d ak dapat diambil kesimpulan dari pernikahan tersebut bahwa kawin gantung atau pernikahan dini sebagai sesuatu yang dianjurkan atau diperintahkan untuk diikuti. Maslahat pada kawin gantung untuk konteks sekarang tidak lebih kuat dari maslahat yang ditimbulkan oleh peraturan perundangundangan yang disusun pemerintah, sehingga meskipun akadnya sah namun sebisa mungkin dicegah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item