TINDAKAN POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) DALAM MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE PROVINSI DKI JAKARTA

DIAN RATNASARI, NIM. 11370040 (2017) TINDAKAN POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) DALAM MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE PROVINSI DKI JAKARTA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINDAKAN POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) DALAM MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE PROVINSI DKI JAKARTA) 11370040_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text 11370040_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, dasar hukum bagi DKI Jakarta adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta berstatus setingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa kota administratif dan kabupaten administratif, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat sendiri. DKI Jakarta memiliki fungsi dan sekaligus Ibukota Provinsi. Ibukota Negara dan juga bisa dikategorikan sebagai kota kosmopolitan, ketiga fungsi tersebut yang diemban DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat strategis, dengan demikian setiap gubernur DKI Jakarta memiliki tugas yang berat untuk memimpin Jakarta. Penelitian ini yang berjudul “Tindakan Politik Basuki Tjahaja Purnama dalam Membangun Good Governance Provinsi DKI Jakarta” bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori fungsionalisme memandang tindakan politik Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam membangun good governance. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Data dari penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Dokumen tersebut berupa buku, artikel, internet ataupun literatur lainnya. Penelitian ini menggunakan teori Fungsionalisme. Teori ini membeberkan bagaimana aktor dalam struktur sistem sosial tatanan kemasyarakatan dapat menjalankan perannya dengan baik, sehingga membentuk keseimbangan dan mendapat pencapaian. Berdasarkan data-data yang di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Basuki Tjahaja Purnama dalam membangun good governance merupakan kebijakan yang integrasi, sehingga melahirkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan suatu tujuan membangun sistem Pemerintahan DKI Jakarta yang bersih dan berkesejahteraan. Hal ini dilakukan dengan berbagai pola baik itu keras maupun lunak. Dengan demikian, tindakan Basuki Tjahaja Purnama merupakan tindakan yang sesuai dengan Siyasah Asy-Syar’iyyah yang berkeadilan, kesejahteraan, dan mendidik masyarakat dengan suatu perubahan (Amar Ma’ruf Nahi Munkar).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item