PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH

ACHMAD FAJ AR RI FA’I, NIM. 13370022 (2017) PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH) 13370022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH) 13370022_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bisa memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah terutama melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah menjadi salah satu sumber keuangan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah selain retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kota Yogyakarta sebagai Daerah tingkat II telah mengatur pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan pelaksanaannya dibebankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Demi mengoptimalkan hasil pemungutan pajak daerah, pelayanan publik terkait administrasi pemungutan pajak menjadi penting dalam menentukan hasil pajak daerah. Indikator kualitas pelayanan publik dapat dikategorikan baik apabila memenuhi: tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empati, dan memenuhi syarat kualitas pelayanan dalam siyāsah idāriyah yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam penanganan dan profesionalitas dalam penanganan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research atau penelitin lapangan dengan informan penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Yogyakarta. Penelitian bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data penelitian, dan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah maksimal. Hal tersebut didasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang diterapkan telah memenuhi syarat kualitas pelayanan publik dan memenuhi indikator kualitas pelayanan dalam siyāsah idāriyah. Sederhana dalam peraturan, cepat dalam penanganan dan profesionalitas dalam penanganan berjalan seiringan dengan indikator kualitas pelayanan publik yang mencakup bukti fisik, kepercayaan, daya tanggap, jaminan dan empati. Terbukti dengan peningkatan hasil pajak daerah setiap tahunnya dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item