PERUBAHAN HAK ATAS TANAH MAGERSARI KERATON YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DISAHKANNYA UNDANG – UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY

ANDHI WAHYUDI, NIM. 10340178 (2017) PERUBAHAN HAK ATAS TANAH MAGERSARI KERATON YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DISAHKANNYA UNDANG – UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PERUBAHAN HAK ATAS TANAH MAGERSARI KERATON YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DISAHKANNYA UNDANG – UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY)
10340178_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Download (17MB) | Preview
[img] Text (PERUBAHAN HAK ATAS TANAH MAGERSARI KERATON YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DISAHKANNYA UNDANG – UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY)
10340178_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (3MB)

Abstract

Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta memegang hak asal – usul, dimana oleh negara diberikan kewenangan mengatur kabijakan terkait pertanahan yang didasarkan pada hukum adat Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad Kadipaten Tahun 1918 Nomor 18. Pada tahun 1984, UUPA dapat diberlakukan secara utuh di Yogyakarta, itupun hanya berlaku bagi tanah – tanah yang telah memiliki hak milik (eigendom) dan tidak berlaku bagi tanah – tanah Kasultanan dan Kadipaten yang diberikan hak pinjam pakainya kepada masyarakat (magersari, dan anggaduh). Hingga disahkannya Undang – Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, yang secara khusus mengatur perkara tanah di Yogyakarta sebagai hak keistimewaan yang disandang, dengan menyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang berwenang melaksanakan pengelolaan tanah magersari. Selanjutnya diberlakukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Yang mana memerintahkan Kasultanan dan Kadipaten melaksanakan inventarisasi tanah Keraton Yogyakarta hingga pada akhirnya didaftarkan kepada lembaga pertanahan. Dengan demikian seluruh tanah di DIY yang belum memiliki hak eigendom akan bersertifikat atas nama Kasultanan serta Kadipaten. Hal tersebut yang menjadi fokus pembahasan dilihat dr aspek hukum hak atas tanah magersari, sebagai imbas kebijakan inventarisasi tanah di DIY. Penelitian hukum ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan penelitian hukum normatif dan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara dan studi dokumen. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan analisis data kualitatif. Yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi pada hak atas tanah magersari keraton Yogyakarta sebagai imbas disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 dan diberlakukannya Perdais Nomor 1 Tahun 2017. Berdasar penelitian ini, Amanah yang tersurat didalam Undang – Undang nomor 13 Tahun 2012 dan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 adalah upaya mewujudkan tatanan pertanahan yang jelas dan berkepastian hukum sesuai isi pasal 19 UUPA. Penguasaan tanah di Yogyakarta oleh Kasultanan dan Kadipaten bagi tanah – tanah yang tidak memiliki hak milik, akan menjadikan tanah – tanah yang tidak bersertifikat menjadi kekuasaan Kasultanan dan Kadipaten. Untuk menghindari kesalahan kebijakan pertanahan ini, inventarisasi harus dilakukan dengan sangat cermat berdasarkan letak, sejarah, asal – usul hingga pemegang hak/pengguna tanah. Sehingga perubahan hak atas tanah di Yogyakarta dari disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 dan dikeluarkannya Perdais Nomor 1 Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik bagi kepentingan seluruh masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: 1. ISWANTORO, S.H., M.H. 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Magersari, Hak Atas Tanah DIY
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User / Editor: Miftahul Ulum [IT Staff] ---- youtube : ulum virgo -------- Facebook : digilibuin
Date Deposited: 04 Dec 2017 06:41
Last Modified: 04 Dec 2017 06:41
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28569

Actions (login required)

View Item View Item