PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA

PRAMESWARA WINRIADIRAHMAN, NIM. 13340057 (2017) PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA) 13340057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA) 13340057_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Lelang eksekusi Hak Tanggungan lahir karena adanya suatu perjanjian jaminan dimana pihak debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut dan pihak kreditur sebagai pemegang jaminan berhak melakukan lelang eksekusi untuk mendapatkan haknya. Di wilayah Yogyakarta, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Pada tahun 2016 ada sebanyak 491 lelang dan 60 persen di antara lelang tersebut adalah lelang hak tanggungan. Dengan data ini penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dan mengetahui apa saja hambatan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mencari data langsung ke lapangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta melalui cara pengumpulan data dan wawancara dengan Bapak Untung Sudarwanto selaku Kepala Seksi Pelayanan Lelang dan Bapak Aris Rochmad Sopiyan selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi. Penyusun menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan melukiskan suatu keadaan objektif dan mengkaitkannya dengan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan sudah melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Masih ada hambatan yang sulit diselesaikan karena pihak KPKNL Yogyakarta tidak berwenang dalam menyelesaikan permasalahan adanya gugatan pihak ketiga. Dalam kasus masih ditempatinya objek hak tanggungan oleh tereksekusi, pihak KPKNL sudah mempunyai upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat permohonan penetapan eksekusi pengosongan kepada ketua pengadilan negeri. Upaya hukum yang dilakukan KPKNL Yogyakarta telah sesuai dan memperlihatkan kinerja yang baik dari instansi tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item