TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3171 K/PDT/2014 TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN

TRIAMITA RAHMAWATI, NIM. 13340108 (2017) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3171 K/PDT/2014 TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3171 K/PDT/2014 TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN) 13340108_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3171 K/PDT/2014 TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN) 13340108_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Kredit yang merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitor harus disertai dengan adanya jaminan utang. Pada lazimnya, jaminan yang digunakan oleh perbankan adalah jaminan kebendaan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Terhadap kredit macet, pihak bank tidak mepersoalkan khusunya terhadap kredit yang memiliki jaminan, apalagi jaminannya berupa hak tanggungan, karena salah satu ciri dari hak tanggungan adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Namun, tidak seperti yang diharapkan oleh kreditur, masih terdapat kendala yaitu adanya gugatan dari debitor, seperti kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3171 K/Pdt/2014, pihak debitor mengajukan gugatan karena merasa terugikan dengan adanya lelang yang akan dilakukan oleh pihak kreditor. Karena kreditur telah melakukan wanprestasi, bahwa dalam perjanjian kreditor memberikan waktu kepada debitor 4 tahun untuk pembayaran kredit secara lunas, namun belum genap 4 tahun kreditor sudah melakukan lelang. Hukum perjanjian dan Undangundang Hak Tanggungan mempunyai prespektif yang berbeda dalam memandang kasus pada Putusan Mahkamah Agung tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yang menjelaskan tentang penerapan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3171 K/Pdt/2014, dengan menggunakan jenis peenlitian pustaka (library research), dimana penulis mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dengan menggunakan Undangundang, buku-buku, dan literature yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3171 K/Pdt/2014 serta pendekatan yang digunakan dalam menganalisis adalah pendekatan yuridis guna menganalisis permasalahan dengan sudut pandang Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama apabila putusan Mahkamah Agung Nomor 3171 K/Pdt/2014 di tinjau dari prespektif hukum perjanjian maka pihak pemohon kasasi berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak termohon kasasi atas wanprestasi yang dilakukan pihak termohon kasasi. Kedua, apabila di tinjau dari prespektif Undang-undang Hak Tanggungan maka permohonan pembatalan eksekusi lelang yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibatalkan karena kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali surat kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis dalam jangka waktunya. Sistem hukum Indonesia yang mengenal sistem hukum lex spesialis derogate lex spesialis general yang menyebutkan bahwa peraturan khusus menggantikan peraturan umum. Oleh karena itu Undang-undang Hak Tanggungan yang bersifat khusus menggantikan KUHPerdata yang bersifat umum, sehingga permohonan pembatalan eksekusi lelang Hak Tanggungan dalam kasusu putusan Mahkamah Agung Nomor 3171 K/Pdt/2014 tidak dapat dibatalkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item