TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.644/PDT.G/2016/PA.BTL)

NURUL ISMI ROHMATIKA, NIM. 13350070 (2017) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.644/PDT.G/2016/PA.BTL). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.644/PDT.G/2016/PA.BTL)) 13350070_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.644/PDT.G/2016/PA.BTL)) 13350070_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kokoh, antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk dapat hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan ialah perkawinan poligami. Poligami bisa diartikan dengan seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Kebolehan poligami dalam Islam diatur pada al-Qur’an (an-Nisā (4) : 3) dan hadis Nabi. Maksimal isteri yang dapat dipoligami ialah hanya empat. Mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang hendak berpoligami para ulama berbeda pendapat. Kebolehan melakukan poligami di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan berpoligami apabila: 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Berkaitan dengan syarat tersebut, Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2016 telah memutus salah satu perkara izin poligami dengan alasan untuk menolong perawan tua. Alasan yang digunakan oleh pemohon tersebut tidak terdapat dalam peraturan yang ada. Maka dari itu, hal ini penting untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis dan tinjauan normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl. Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka bersifat deskriptik analitik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim PA Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl sebagai data primer dan wawancara sebagai data sekunder. Dalam menganalisa permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif, yakni dengan meneliti Putusan PA Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl secara khusus, kemudian putusan tersebut dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada, yakni: al-Qur’an, hadis, kaidah fikih dan pendapat ulama. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara yuridis hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, sebab dalam kasus tersebut tidak terpenuhi syarat kumulatif yaitu pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 KHI. Walaupun terdapat izin dari isteri, namun setidaknya harus ada salah satu syarat kumulatif yang harus terpenuhi. Sedangkan jika ditinjau dari segi normatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya pada kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Penyusun berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangan maslahat serta madharat lainnya dalam memutus perkara tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item