KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN PENYETARAAN PESANTREN (MU’ADALAH) (KASUS PESANTREN DARUTTAUHID PURWOREJO DAN PERGURUAN ISLAM MATHALI’UL FALAH KAJEN PATI)

MOH MAHBUB, SAG MSI, NIM. 1035018/S3 (2017) KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN PENYETARAAN PESANTREN (MU’ADALAH) (KASUS PESANTREN DARUTTAUHID PURWOREJO DAN PERGURUAN ISLAM MATHALI’UL FALAH KAJEN PATI). Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN PENYETARAAN PESANTREN (MU’ADALAH) (KASUS PESANTREN DARUTTAUHID PURWOREJO DAN PERGURUAN ISLAM MATHALI’UL FALAH KAJEN PATI)) PRA BAB, BAB I, VII, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (37MB) | Preview
	Text (KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN PENYETARAAN PESANTREN (MU’ADALAH) (KASUS PESANTREN DARUTTAUHID PURWOREJO DAN PERGURUAN ISLAM MATHALI’UL FALAH KAJEN PATI)) BAB II, III, IV, V, VI.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

This study aims to understand the social construction of pesantren (Islamic boarding school) on the modern education system introduced by the government through an equalization policy (mu’ādalah). This policy is designed and implemented not only to provide recognition of the institutionalized educational system in pesantren life, but also to improve the quality of santri (pesantren’s pupils). This research is a qualitative research. Social construction theory is used to analyze the problem of acceptance and rejection of pesantren about mu’ādalah policy. The research is conducted at the Islamic College of Mathali'ul Falah and Pesantren Daruttauhid. For data collection techniques, interviews, observations and documentation are used. The results of this study indicate that there are differences in responses and adaptation of the two pesantrens to the implementation of mu’ādalah policy. The difference is influenced by the mission and orientation of those pesantrens in improving the santri’s intelligence. Mathali’ul Falah from the beginning has proclaimed the integration of religious and general education. Therefore, mu'ādalah policy not only works in harmony with its mission and orientation but also affirms the role of the pesantren and broadens the movement of its alumni in creating and exploiting the opportunities of its santris in the social, economic and political sphere. Meanwhile, Daruttauhid has from the beginning focused on Islamic religious education and does not apply general science learning. Therefore, the implementation of mu’ādalah policy is considered irrelevant to the learning process in this pesantren. This pesantren directs students to become scholars who can be a role model of society in worship, and not become alumni who become workers. The relevance of the mu'ādalah policy is also feared to weaken the position and role of this pesantren as an institution of Islamic education and shift the firmness of interaction that exists between kiai (pesantren’s leader or prominent figure) and santri. The difference in social construction of the Daruttauhid and the Mathali'ul Falah to the mu'ādalah policy is determined by the kiai as the main actor of the pesantren, yet the views and actions of the kiai to the policy are stimulated by the basis of the Ahlusunnah Wal Jamaah’s values, the actor's identity, and the interests of the actor against resource. Kiai Toifur has been known as a kiai, ulama and wisdom expert so that in guiding Daruttauhid he emphasizes the spiritual-traditional-transcendent aspects, while kiai Sahal Mahfud is known as a scholar, kiai, columnist, rector, organizer, and NGO activist so that in guiding Mathali’ul Falah he combines spiritual-rational, traditional-modern, and transcendent-profane aspects. The interest of the actor is linked to the access to resources. The findings of this study recommend that the policy of mu’ādalah be extended to the type of pesantren with pure curriculum of religion. This is because this type of pesantren has contributed in preparing the human resources needed by the community. ( INDONESIA ) Penelitian ini bertujuan untuk memahami konstruksi sosial pesantren terhadap sistem pendidikan (modern) yang diintroduksi pemerintah melalui kebijakan penyetaraan (mu’ādalah). Kebijakan ini bukan hanya dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan pengakuan (recognition) terhadap sistem pendidikan yang melembaga dalam kehidupan pesantren, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas santri. Penelitian ini didisain menggunakan penelitian kualitatif. Teori konstruksi sosial digunakan untuk menganalisis masalah penelitian penerimaan maupun penolakan pesantren terhadap kebijakan mu’ādalah. Penelitian diselenggarakan di Perguruan Islam Mathali’ul Falah dan pesantren Daruttauhid. Adapaun teknik penggalian data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respons dan adaptasi dua pesantren terhadap implementasi kebijakan penyetaraan (mu’ādalah). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh misi dan orientasi pesantren dalam meningkatkan kecerdasan santri. Pesantren Mathali’ul Falah sejak awal mencanangkan integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum. Karena itu kebijakan mu’ādalah bukan hanya selaras dengan misi dan orientasi tersebut tetapi sekaligus juga menegaskan peran pesantren salaf dan memperluas gerak alumni dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang santri dalam sosial, ekonomi maupun politik. Sementara itu Pesantren Daruttauhid sejak awal fokus pada pendidikan agama Islam dan tidak melakukan pembelajaran ilmu umum. Karena itu implementasi kebijakan mu’ādalah dianggap tidak relevan dengan proses pembelajaran dalam pesantren ini. Pesantren ini mengarahkan santri menjadi ulama yang mampu menjadi panutan masyarakat dalam beribadah, dan bukan menjadi alumni yang menjadi tenaga kerja. Relevansi kebijakan (mu’ādalah) tersebut juga dikuatirkan dapat melemahkan kedudukan dan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, dan menggeser keteguhan interaksi yang terjalin antara kiai dan santri. Perbedaan konstruksi sosial Pesantren Darut Tauhid dan Perguruan Islam Mathali’ul Falah terhadap kebijakan mu’ādalah ditentukan oleh kiai sebagai actor utama pesantren, namun demikian tindakan kiai terhadap Kebijakan mu’ādalah didukung oleh oleh basis nilai Ahlusunnah Wal jamaah dan distimulasi oleh identitas aktor dan kepentingan aktor terhadap sumber daya. Kiai Toifur memiliki identitas sebagai kiai, ulama dan ahli hikmah sehingga dalam memandu Pesantren Daruttauhid menekankan aspek spiritual-tradisional-transenden. Sementara identitas kiai Sahal Mahfud dikenal sebagai ulama, kiai, kolumnis, rektor, organisatoris, aktivis LSM, sehingga dalam memandu Perguruan Mathali’ul Falah menggabungkan aspek spiritual-rasional, tradisional-modern, dan transenden-profan. Kepentingan aktor terkait akses terhadap sumber daya dari pemerintah dan atau masyarakat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item