HIERARKI TAP MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH

ABDUL MUKLIS, NIM. 13370091 (2017) HIERARKI TAP MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (HIERARKI TAP MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH)
13370091_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (HIERARKI TAP MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH)
13370091_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (3MB)

Abstract

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Tap MPR dimasukkan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan permasalahan dalam konteks Negara hukum Indonesia.hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya dibuat dengan logika penyederhanaan dengan mengurang nomenklatur produk. Tap MPR juga tidak seharusnya masuk dalam hierarki terlebih dibawah UUD 1945. Jika Tap MPR tetap ditempatkan di bawah UUD 1945, maka perlu diadakan mekanisme pengujian Tap MPR, jika dikemudian hari terdapat kontradiksi dengan UUD 1945 atau pembatasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang sejatinya tidak boleh dibatasi oleh MPR. Penyusun tertarik untuk meneliti alasan kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditinjau hukum islam terutama tentang siyasah syar’iyyah. Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (library research) dengan study literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data-data hukum untuk kemudian dijelaskan. Sumber data primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum yang paling tinggi, yaitu Al-Qur’an, Hadist, UUD 1945, TAP MPRS nomor. XX/MPRS/1966, TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Tap MPR I/MPR/2003,dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Sumber data sekunder meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel, maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum, peraturan perundang-undangan, dan siyasah syar’iyyah. Hasil dari pembahasan bahwa Tap MPR diakui keberadaannya sebagai sumber hukum formiil di Indonesia yang menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum, Tap MPR merupan perpanjangan tangan MPR dalam menjalankan kewenangannya sebagai salah satu lembaga tinggi Negara yang mampu bersinergi dengan lembaga lainnya. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dan mencegah adanya keburukan dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan prinsip pembentukan suatu produk hukum islam. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau siyasah syar’iyyah tidak boleh bertentang dengan hukum pokok UUD 1945, Al- Qur’an, dan Hadist. jika bertentangan maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan kedudukan dan keberlakuaanya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
Uncontrolled Keywords: Tap MPR, Hierarki Perundang-Undangan, dan Siyasah Syar’iyyah
Subjects: Politik Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah (S1)
Depositing User / Editor: H. Zaenal Arifin, S.Sos.I., S.IPI.
Date Deposited: 14 Feb 2018 10:51
Last Modified: 14 Feb 2018 10:51
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29461

Actions (login required)

View Item View Item