PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL PADA REKRUITMEN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

HERDY HARI YANTO SAPUTRA, NIM. 13370093 (2017) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL PADA REKRUITMEN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL PADA REKRUITMEN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH)
13370093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img] Text (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL PADA REKRUITMEN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH)
13370093_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (4MB)

Abstract

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial (KY) dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial sendiri dilatarbelakangi dengan bobroknya Peradilan Kehakiman di Indonesia, seperti mafia hukum, dan kecurangankecurangan yang ada di peradilan saat itu. Tujuan terbentuknya Komisi Yudisial sendiri adalah untuk melakukan control terhadap Lembaga Kehakiman dan perekrutan hakim yang bersih, juga jauh dari tindakan-tindakan penyuapan di dalam lembaga kehakiman itu sendiri. Akan tetapi kewenangan KY untuk mengontrol khususnya pada pengangkatan hakim dipangkas dengan munculnya Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang rekruitmen dan seleksi hakim tingkat pertama. Berdasarkan pemaparan di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya Putusan MK tersebut sekaligus memahami kedudukan Komisi Yudisial dalam proses rekruitmen kehakiman di Indonesia ditinjau dari pandangan Siyasah Syar‟iyyah mengacu pada Teori Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif-analisis, dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier.Untuk menganalisis data penyusunan menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan normatif terhadap Siyasah Syar‟iyyah. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa Putusan MK pada pemangkasan Kewenangan KY terhadap rekruitmen hakim tingkat pertama bertentangan dengan pandangan Siyasah Syar‟iyyah dalam Teori Siyasah Dusturiyah. Sebab, jika dilihat dari aspek Fungsi, Dan Wewenang KY pada Putusan MK belum sesuai dengan teori Siyasah Dusturiyah. Oleh sebab itu, KY belum dapat mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari kecurangankecurangan yang ada untuk kesejahateraan juga kebaikan umat, khususnya pada rekruitmen hakim tingkat pertama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.,
Uncontrolled Keywords: Komisi Yudisial, Putusan MK, Siyasah Syar‟iyyah, Rekruitmen Dan Seleksi Hakim Tingkat Pertama.
Subjects: Politik Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah (S1)
Depositing User / Editor: H. Zaenal Arifin, S.Sos.I., S.IPI.
Date Deposited: 14 Feb 2018 04:01
Last Modified: 14 Feb 2018 04:01
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29462

Actions (login required)

View Item View Item