Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Bantul(Analisis Dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)

Ahmad Izudin, NIM.08230013 (2012) Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Bantul(Analisis Dari Perspektif Pengembangan Masyarakat). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Bantul) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Bantul) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Perkembangan ekonomi dunia telah memasuki fase baru. Dimana konsep ekonomi modern menawarkan kembali pasar bebas. Sehingga konsep ini disempurnakan dengan istilah neoliberalisme. Kemudian, gagasan yang sering kita kenal yaitu dengan adanya privatisasi, liberalisasi dan deregulasi. Dari pada itu, instrumen terpenting yang masuk ke dalam bagian ekonomi tersebut adalah pasar tradisional. Namun, saat ini pasar tradisonal sedikit mulai ditinggalkan masyarakat modern. Karena menjamurnya produk-produk neolib dengan menawarkan konsep modern. Oleh karenanya, jika tidak ada kebijakan pemerintah yang fair dalam dinamika usaha pasar, niscaya pasar tradisional akan punah. Alhasil, masyarakat yang bergerak dibidang pasar tradisional akan kehilangan mata pencaharian mereka. Hal tersebut, tentu sudah menjamur diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia telah menyiapkan diri masuk dalam bagian pasar bebas. Berbicara daerah ada satu yang menarik, banyak orang yang menyebutkan bahwa Kabupaten Bantul salah satu daerah dengan metode persaingan ekonomi pasar yang menawarkan konsep trade fair di tengah masyarakat. Walaupun, Indonesia telah memasuki zaman globalisasi yang menawarkan pasar bebas, tetapi asumsi banyak orang Bantul merupakan daerah yang regulasi kebijakan pemerintahnya tetap memperhatikan ekonomi kerakyatan, seperti halnya mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Dengan kenyataan tersebut, ada tiga masalah yang menarik diteliti, yaitu pertama, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pasar tradisional di Bantul? Kedua, apa yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah tentang pasar tradisional tersebut? Ketiga, bagaimana dampak dari kebijakan itu terhadap keberlangsungan pasar tradisional? Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah menerapkan sistem ’berdikari’ (berdiri di atas kaki sendiri) dengan mempertahankan pasar tradisional sebagai basis ekonomi kerakyatan. Mengetahui bagaimana persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern di Bantul. Mengetahui bagaimana konsep liberalisasi pasar terhadap otonomi daerah sebagai sebuah analisis konseptualisasi akademik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis deduktif-interpretatif. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis-antropologis. Untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi terlibat, wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Kebijakan yang dimaksud adalah stackeholder pemerintah daerah Bantul dan masyarakat yang bergelut di bidang pasar tradisional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya regulasi pemerintah pusat tentang pasar bebas, tidak menjadi acuan daerah Bantul sehingga konsep ekonomi kerakyatan menjadi prioritas. Dimana eksistensi pasar tradisional masih menjadi prioritas daripada pasar modern. Walaupun pasar modern menjamur di daerah ini, tetapi regulasi ketak diberlakukan bagi siapapun yang bergelut di bidang pasar modern. Selain itu, masyarakat yang bergelut disekitar pasar tradisional pada umumnya mendapat jaminan lebih dari pemerintah. Dimana secara akses informasi dan kesejahteraan para pedaganag menjadi perhatian lebih dari pemerintah. Namun, disisi lain ditemukan pula kelemahan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti lemahnya menejemen, pengelolaan pasar, dan persaingan revitalisasi pasar tradisional.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item