PELAKSANAAN PROGRAM LEGALISASI ASET DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH ( STUDI KASUS DI KAB. BULUKUMBA SULAWESI-SELATAN TAHUN 2015-2016)

ANNISA FARADINA, NIM. 14340001 (2018) PELAKSANAAN PROGRAM LEGALISASI ASET DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH ( STUDI KASUS DI KAB. BULUKUMBA SULAWESI-SELATAN TAHUN 2015-2016). Other thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img] Text (PELAKSANAAN PROGRAM LEGALISASI ASET DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH ( STUDI KASUS DI KAB. BULUKUMBA SULAWESI-SELATAN TAHUN 2015-2016))
14340001_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (4MB)
[img] Text (PELAKSANAAN PROGRAM LEGALISASI ASET DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH ( STUDI KASUS DI KAB. BULUKUMBA SULAWESI-SELATAN TAHUN 2015-2016))
14340001_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (5MB)

Abstract

Sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, yang salah satunya adalah mengoptimalisasi reforma agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan dalam bidang pertanahan membuat program strategis agar memenuhi amanah UUD 1945 “tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yaitu legalisasi aset. Legalisasi aset adalah proses sertifikasi tanah/lahan sehingga status kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen pemilikan sah secara hukum. Dalam pelaksanaannya, setiap BPN Kabupaten/Kota harus menyelesaikan 1000-2500 bidang tanah dalam satu periode, tak terkecuali BPN Kabupaten Bulukumba. 2500 bidang tanah yang harus diselesaikan dalam 8 bulan kerja (satu periode) terkadang tidak selesai tepat pada waktunya dan akhirnya sertifikat tersebut terlambat didistribusikan kepada masyarakat. Melihat keadaan tersebut, pihak BPN mencari cara agar dapat menyelesaikan target sesuai dengan waktunya. Namun, apakah cara yang dilakukan BPN untuk meyelesaikan target tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusun tertarik untuk meneliti pelaksanaan program legalisasi aset di BPN Kabupaten Bulukumba untuk melihat kesesuaiannya dengan peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa responden di Kantor BPN Kabupaten Bulukumba. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan praktek pelaksanaan program legalisasi aset di lapangan. Kemudian menganalisa kesesuaiannya dengan ketentuan yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis realitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data yang dikumpulkan dari Kantor BPN Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program legalisasi aset di Kantor BPN Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi karena permasalahan kekurangan tenaga petugas (termasuk diantaranya adalah kekurangan petugas ukur) mengakibatkan pihak BPN Kabupaten Bulukumba tidak memenuhi Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor berlisensi pada Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1).

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information / Pembimbing: ISWANTORO, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Sertifikasi Tanah, Legalisasi Aset, Reforma Agraria
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User / Editor: Miftahul Ulum [IT Staff] ---- youtube : ulum virgo -------- Facebook : digilibuin
Date Deposited: 27 Jul 2018 04:11
Last Modified: 27 Jul 2018 04:11
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30455

Actions (login required)

View Item View Item