ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL

IBNU MURTADHO, NIM. 1520310115 (2018) ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL) 1520310115_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL) 1520310115_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Politik kampus adalah salah satu wadah mahasiswa untuk menyuarakan suara lingkup kampus, sebagai media pembelajaran mengatur mahasiswa dan memberikan pelayanan terbaik. UIN Sunan Kalijaga dan UGM dipilih karena merupakan kampus di Yogyakarta yang memiliki mahasiswa yang progresif, dan cukup kritis. Dinamika politik kampus seringkali luput dari isu tentang partisipasi mahasiswa difabel, wajar apabila mahasiswa difabel memiliki partisipasi yang sangat minim dalam politik kampus. Maka produk kebijakan yang dikeluarkan oleh UGM dan UIN Sunan Kalijaga seharusnya sudah menjadi dasar yang mengatur partisipasi mahasiswa dalam politik kampus. Hal ini agar semua mahasiswa mendapatkan haknya untuk dipilih dan memilih. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan politik kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga bagi partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus. Penelitian ini melihat tingkat aksebilitas, pasal-pasal yang menghambat mahasiswa difabel untuk berpartisipasi dan keterbukaan pejabat kampus. Sifat penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan data temuan lapangan (field research), di mana data didapatkan berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang dipergunakan untuk membedah masalah adalah analisis kebijakan publik dan teori partisipasi politik. Kebijakan politik kampus menjadi tolak ukur partisipasi dan akses bagi mahasiswa difabel untuk berpartisipasi. Hasil penelitian menemukan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dijelaskan dalam UU SEMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA bersifat umum dan tidak memberikan ruang khusus untuk mahasiswa difabel. Sedangkan kebijakan politik kampus UGM tertuang dalam UU KM UGM NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PARTAI MAHASISWA, UU KM UGM NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA dan UU KM UGM NO. 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA yang bersifat umum dan tidak memberikan ruang khusus keterwakilan mahasiswa difabel. Aspek perbedaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM terletak pada teknik menyerap aspirasi, UGM menggunakan media online (LINE, Official Account Sema U) untuk menyebarkan form masukan terkait undangundang politik kampus, sedangkan UIN masih menggunakan media Offline (rapat dengar pendapat umum, dan surat masuk) yang belum menyebarkan form masukan untuk perubahan kebijakan politik kampus. Perbedaan kedua terletak di pengesahan undang-undang politik kampus, pengesahan undang-undang politik kampus UGM bersifat mandiri, sedangkan UIN Sunan Kalijaga masih melibatkan pihak rektorat untuk melegalkan undangundang politik kampus. Sosialisasi undang-undang politik kampus yang dilakukan Sema U UGM melakukan media online (Official Account, LINE) sudah sangat aksesibel, sedangkan Sema U UIN Sunan Kalijaga mengadakan sosialisasi varian User dengan membangun komunikasi dengan PLD dan mahasiswa difabel aktif vii dalam lembaga pemerintahan mahasiswa, meskipun tidak ada tindak lanjut komunikasi. Prasyarat sehat jasmani dan rohani dalam produk kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM bersifat kabur, sehingga dapat mencekal calon dari mahasiswa difabel untuk maju menjadi calon dalam jabatan yang ditawarkan di politik kampus. Inkonsistensi prasyarat sehat jasmani dan rohani yang hanya hadir di beberapa kriteria di kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM menjadi polemik yang dapat menghambat partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus. Sehat jasmani dan rohani tidak menjadi kendala bagi mahasiswa difabel yang ingin berpatisipasi dalam keanggotaan lembaga pemerintahan mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga dan UGM. Persamaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM terletak di perumus undang-undang yaitu Komisi I Sema U, produk kebijakan politik kampus bersifat umum dan tidak spesifik membahas partisipasi mahasiswa difabel, tidak menjelaskan secara rinci patokan prasayarat sehat jasmani dan rohani, tidak konsisten menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani, dan tidak melibatkan sama sekali mahasiswa difabel dalam merumuskan undang-undang politik kampus.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item