PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA DAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 (PERSPEKTIF SIYASAH)

AGUS SALIM MUSTOPO, NIM. 11370036 (2018) PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA DAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 (PERSPEKTIF SIYASAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA DAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 (PERSPEKTIF SIYASAH)) 11370036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA DAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 (PERSPEKTIF SIYASAH)) 11370036_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, persyaratan dan tata caranya di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penelitian ini menggunakan penelitian yang ditujukan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Ditinju dari jenis masalah yang diteliti, tekhnik dan alat yang digunakan dalam meneliti, penelitian deskriptif ini menggunakan penelitian deskriptif kepustakaan (library reseach) yaitu penelitian menekankan pada pengumpulan data dan pengkajiannya berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundangundangan, putusan MK dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang di kaji. Penelitian ini adalah mekanisme pencalonan kepala daerah dengan mewajibkan adanya rekomendasi dari pengurus pusat partai politik telah menyebabkan pencalonan kepala daerah menjadi sangat tersentralisasi. Hal ini tentu saja mematikan proses demokrasi internal partai, dalam pengajuan bakal calon kepala daerah. Kondisi ini juga kemudian yang menegasikan peran dan keberadaan pengurus daerah partai politik, khususnya tingkatan pengurus yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dan juga calon independen yang sekalipun telah diatur didalam perundang-undangan untuk menjamin haknya, akan tetapi dalam kenyataannya menghadapi banyak problematika dalam mengikuti pemilukada yaitu calon independen tidak memiliki mesin politik, menanggung sendiri biaya politik yang dibutuhkan, dan jika terpilih maka harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item