PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

LAILATUL MACHSUNAH, NIM. 00370336 (2004) PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH) 00370336 - BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH) 00370336 - BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Ketika Orde Baru berkuasa, yang mana pada pemerintahan ini menganut budaya politik yang sentralistik, maka ide otonomi diwujudkan dengan kehadiran UU No.5 tahun 1974, tentang "Pokok-pokok Pemerintahan Daerah". Dari wacana tersebut, akhirnya, pada masa pemerintahan Habibie, dibuatlah Undang-Undang yang menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu Undang­ Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Namun, pelaksanaan otonomi daerah di tingkat II yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, sering tidak memberikan gambaran yang menggembirakan, contohnya di kabupaten Banyuwangi. Banyak permasalahan yang seharusnya sudah tidak tergantung kepada pusat, masih saja ada campur tangan pusat kepada daerah dalam pelaksanaannya. Dalam pemerintahan Islam, otonomi merupakan hal yang baru ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Untuk itu penyusun ingin menganalisis pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Banyuwangi dilihat dari kaca mata Fiqh siyasah sebagai dasar rujukan analisa. Dalam skripsi ini, penyusun merumuskan dua masalah yang dijadikan dasar dari penyusunan skripsi ini. Masalah pertama, adalah bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Banyuwangi dan kedua, bagaimana pandangan Fiqh Siyasah mengenai pelaksanaan tersebut. Untuk itu, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan dengan melakukan empat pendekatan, yaitu normatif, yuridis, sosiologis dan historis. Tipe peneitian yang penyusun gunakan yaitu tipe diskriptif analitis dan preskriptif. Kedua tipe tersebut merupakan langkah yang penyusun tempuh untuk dapat menyajikan data baik itu secara induktif dan deduktif. Untuk dapat melakukan itu semua, sumber primer yang penyusun gunakan adalah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan serta beberapa tanggapan masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Teori-teori yang penyusun sajikan dalam bab II penyusunan, menjadi bahan analisa dalam pandangan fiqh Siyasah mengenai pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Banyuwangi. Dalam bah ini penyusun menguraikan teori pembagian kekuasaan dalam Islam yang dalam hal ini masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Selain teori pembagian kekuasaan, penyusunjuga memaparkan teori-teori akuntabilitas pemerintahan yang ada dalam Islam. Setelah melakukan penelitian yang cukup, akhirnya pada bah selanjutnya penyusun memaparkan tentang pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Banyuwangi yang dalam temuan penyusun ternyata masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Potensi-potensi daerah belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan peraturan-peraturan daerah yang menyangkut hal tersebut belum terealisasikan dalam pelaksanaanya secara maksimal pula. Sehingga akhirnya penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten banyuwangi sudah baik akan tetapi belum seluruhnya maksimal dan masih perlu perhatian yang serius.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item