PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP MULTIPARTAI DI INDONESIA

AKHMAD KHAFIF SHOBRI, NIM. 99373869 (2007) PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP MULTIPARTAI DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP MULTIPARTAI DI INDONESIA)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP MULTIPARTAI DI INDONESIA)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (5MB)

Abstract

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki struktur masyarakat heterogen yang memiliki beragam suku, bangsa, agama, aliran maupun ideologi. Indonesia juga merupakan negara demokrasi, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan dua alasan terebut, sangat tepat apabila Indonesia menerapkan sistern rnultipartai . Tahap pertama sistem multipartai dimulai sesaat setelah bangsa ini merdeka atau pada masa Orde Lama (1945-1965). Tahap kedua sistem multipartai diterapkan pada masa pemerintah Orde Barn (1971-1998). Sedangkan tahap ketiga, sistem multipartai diterapkan kembali ketika reformasi digulirkan yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Secara singkat, multipartai di Indonesia rnasing-masing periode pemerintahan selalu memunculkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa. Pada waktu Orde Lama, partai-partai akhimya dibekukan sehingga melahirkan kudeta pemberontakan G 30 September. Ketika kendali pemerintah beralih ke tangan Soeharto, selama tiga dasa warsa multipartai juga tidak berjalan seca.ra demokratis hingga akhimya rezim ini berhasil dijatuhkan. Setelah Soeharto lengser, sistern rnultipartai yang rnenjadi salah satu sasaran refonnasi politik yang sedang berlangsung, dengan harapan lebih baik dan demokratis. Akan tetapi, dalam perkernbangannya kondisi multipartai juga rnasih diliputi rnasalah dan konflikĀ­ konflik politik yang cukup signifikan, baik antar partai rnaupun intern partai. Berdasarkan hal tersebut, bagairnanakan pandangan Fikih Siyasah terhadap rnultipartai di Indonesia periode 1998-2004 atau pasca refonnasi. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan nonnatif dengan mengkhususkan pada teks ayat, hadits maupun nilai-nilai politik Islam yang berhubungan dengan sistem multipartai. Pendekatan lainnya adalah pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan menggali kembali fakta sejarah yang berkaitan dengan sistern multipartai di Indonesia. Berdasarkan pendekatan normatif, sistem multipartai adalah hal yang tidak dilarang oleh Islam, dan bahkan hukurnnya wajib ketika tanpa multipartai, sebuah negara dikendalikan oleh penguasa diktator dan otoriter yang membahayakan keselamatan umat. Multipartai juga mengandung nilai-nilai politik Islam secara umum seperti keadilan dan amar ma'rufnahi rnungkar, kebebasan dan keterbukaan serta nilai-nilai pluralitas. Adanya konflik atau rnasalah dalam sistem rnultipartai seperti yang te.rjadi di Indonesia pada kurun wak'tu 1998-2004, sejauh pengamatan penyusun hanya bersifat temporal dan te.rjadi hanya ketika pemilu tiba. Konflik-konflik itupun hanya sebatas perbedaan pendapat dan pikiran saja, bukan konflik yang menyebabkan rusaknya akidah umat Islam Indonesia. Oleh karena ito, berdasarkan basil penelitian ini penyusun memberikan kesimpulan, bahwa sistem multipartai pada kurun waktu 1998-2004 sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai politik Islam, dan bahkan hukumnya wajib karena berdasarkan fakta sejarah, tanpa sistem multipartai atau hanya mengacu pada sistem partai dominan hanya menciptakan penguasa diktator dan otoriter seperti yang teljadi pada masa Orde Lama dan Orde Bam.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Drs. ABD. HALJM, M.Hwn
Uncontrolled Keywords: Fikih siyasah, multi partai
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User / Editor: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 03 Sep 2018 06:59
Last Modified: 03 Sep 2018 06:59
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30746

Actions (login required)

View Item View Item