KOMISI PEMILIHAN UMUM 1999 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ZAENAL ARIFIN, NIM . 99373732 (2004) KOMISI PEMILIHAN UMUM 1999 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.

Preview	Text (KOMISI PEMILIHAN UMUM 1999 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) BAB I, V DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (KOMISI PEMILIHAN UMUM 1999 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya kami tulis dengan KPU) mempunyai peranan yang begitu sentral dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu itu sendiri tidak akan berjalan dengan domokratis bila tidak didukung seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dalam menjalankan tugasnya KPU sebagai penyelenggara pemilu dibantu oleh PPI, PPD I, PPD II, PPK, dan KPPS. Selain itu sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu waktu itu tergantung terhadap peran yang dimainkan oleh berbagai lembaga penyelenggara tersebut. Pemilu waktu itu walau dianggap banyak kalangan baik dari dalam maupun Iuar negeri berjalan sangat demokratis tetapi masih banyak menyisakan berbagai macam masalah. Keanggotaan KPU yang terdapat dari unsur partai politik peserta pemilu menambah semakin rumitnya kinerja KPU, karena bagaimanapun juga berbagai kepentingan tetap tidak bisa ditinggalkan oleh wakil-wakil dari partai politik yang ada dalam tubuh KPU. Tetapi bagaimanapun juga pemilu waktu itu telah menghasilkan pemerintahan yang legetimate. Sedangkan dalam Islam, pemilu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabatnya. Karena bagaimanapun juga demokrasi sangat dijunjung tinggi, sebagai contoh ketika terd pat masalah dikalangan umat, maka jalan yang ditempuh adalah dengan jalan musyawarah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item