PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DI JORONG SITIUNG KENAGARIAN SITIUNG KEC. SITIUNG KAB. DHARMASRAYA)

DEFRIANTO - 04350028, (2009) PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DI JORONG SITIUNG KENAGARIAN SITIUNG KEC. SITIUNG KAB. DHARMASRAYA). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DI JORONG SITIUNG KENAGARIAN SITIUNG KEC. SITIUNG KAB. DHARMASRAYA)) BAB I,V.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DI JORONG SITIUNG KENAGARIAN SITIUNG KEC. SITIUNG KAB. DHARMASRAYA)) BAB II,III,IV.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)

Abstract

Cerai atau talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami -isteri). Dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya melakukan talak di luar Pengadilan Agama. Praktek perceraian di luar sidang Pengadilan Agama tersebut oleh tokoh masyarakat Jorong Sitiung dinilai sah. Pokok permasalahan dalam Sripsi ini adalah apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab Dharmasraya, mengapa tokoh masyarakat berpendapat sahnya talak di luar Pengadilan Agama serta tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripskan faktor-faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama di wilayah Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab Dharmasraya serta menggabarkan dan mendeskripsikan bagaimana pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap talak di luar Pengadilan Agama. Jenis penelitian adalah penelitian lapanan (field research), dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat diskriptif analitis. Yuridis yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma hukum baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan pendekatan normatif adalah cara pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama. Adapun sifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang talak di luar Pengadilan Agama kemudian dianalisa tentang hukum yang dipakainya (pendapatnya), kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data-data yang didapat menurut UU dan Hukum Islam. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data tersebut dianalisa secara kualitatif yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kengarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya adalah Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat Jorong Sitiung tentang perlunya melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, Perceraian hanya dilkukan oleh para tokoh adat dan tokoh agama dan sekaligus mereka memfalitasi akan terjadinya perceraian, Dikarnakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama, Untuk melakukan perceraian di Pengadilan membutuhkan biaya sedangkan masyarakat Jorong Sitiung tidak mempunyai biaya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Pengaturan dalam hukum positif bahwa talak harus dilakukan di Pengadilan Agama oleh tokoh masyarakat Jorong Sitiung dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian. Namun ada juga tokoh masyarakat terutama para cendikiawan yang menganggap perlunya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama namun mereka tetap menganggap sah perceraian tersebut walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Hasil analisis Pendapat tokoh masyarakat tentang sahnya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam adalah suatu hukum yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Bahkan dalam kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadan zaman. Seseorang bisa saja meninggalkan kewajibannya dan pergi jauh dari daerahnya, sehingga pasangannya tidak bisa menuntutnya karena tidak ada bukti atau akta perceraian. Kebanyakan yang dirugikan di sini adalah kaum wanita.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item