OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (ANALISIS FIQH SIYASAH)

MASHADI, NIM. 99373566 (2005) OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (ANALISIS FIQH SIYASAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (ANALISIS FIQH SIYASAH)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (ANALISIS FIQH SIYASAH)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Perkembangan politik Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan mengalami pasang surut yang tidak pernah mencapai kesudahan. Hal ini bias dipahami karena pada masa itu merupakan proses pencarian format sistem politik yang ideal. Tolak tarik antara sistem politik yang demokratis dan otoriter selalu rnuncul secara bergantian melalui pergulatan politik yang kadangkala keras. Kekuasaan yang besar di tangan penguasa terkadang menjadikannya bersifat otoriter dan sewenang-wenang. Oleh karena itu diperlukan kekuatan oposisi yang bertugas untuk mengawasi kekuasaan dan juga sebagai kritik kepada kekuasaan agar tidak semena-mena. Adanya partai oposisi merupakan jalan formal untuk mewujudkan peran tersebut. Namun demikian oposisi tidak selalu diidentikkan dengan kegiatan partai politik. Oposisi dan kritik kepada kekuasaan adalah sebuah fungsi dan aktifitas politik yang dapat dijalankan oleh semua pihak, baik individu, masyarakat maupun sebuah lembaga. Karena pentingnya fungsi oposisi tersebut maka pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana posisi oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia ? 2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap posisi oposisi dan system pemerintahan Indonesia ? Dengan pembatasan masalah tersebut diharapkan akan dapat memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi Hukum Islam, khususnya mengenai kedudukan oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut perspektif Fiqh Siyasah. Selanjutnya dapat ditemukan dalil-dalil yang digunakan dalam pengabsahan kegiatan oposisi dalam pemerintahan Indonesia. Terakhir dapat membuka wawasan pemikiran umat Islam mengenai oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan sosio-historis, yaitu suatu proses terus menerus, kritis, terorganisasi untuk menganalisis dan memberikan interpretasi atas fenomena sosial yang saling berhubungan dengan merekonstruksi secara sistematis dan objektif dari peristiwa di masa lalu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, oposisi dalam pemerintahan Indonesia pada masa Orde lama tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya dukungan dari pemerintah, sedangkan pada masa Orde baru nasib oposisi tidak berbeda dengan masa sebelumnya. Proses kooptasi dan ancaman represif dijalankan terhadap kekuatan-kekuatan sosial maupun politik di luar birokrasi. Sehingga oposisi yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check and balance) tidak berjalan efektif. Kedua, sikap oposisi ini menurut perspektif Fiqh Siyasah harus bersifat loyal dan konstruktif. Oposisi yang dibolehkan harus dilakukan secara proporsional dan konstitusional (al-Mauizah al- hasanah) agar transformasi politik tetap berada dalam kondisi yang stabil dan tidak membawa kepada kerusakan sendi-sendi kemasyarakatan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item