ZAKAT HASIL OBLIGASI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

WAWAN SETIAWAN, NIM. 99383608 (2004) ZAKAT HASIL OBLIGASI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ZAKAT HASIL OBLIGASI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 99383608 - BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (ZAKAT HASIL OBLIGASI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 99383608 - BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan komplek, turnt juga perkembangan ekonomi, dengan munculnya sumber-sumber ekonomi dan mernpakan kekayaan masyarakat yang terns berkembang. Dalam zaman modern sekarang ini banyak obyek-obyek zakat yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dan tidak kalah dibandingkan dengan obyek zakat yang dikenal sekarang ini. Bicara tentang zakat, biasanya orang Indonesia masih mernjuk pada zakat fitrah, hal ini terkait pada pola pendidikan yang ada, dimana hanya menekankan pada zakat fitrah tanpa pembahasan obyek zakat yang lainnya. Pada dunia perdagangan modern saat ini, obligasi mernpakan suatu surat berharga yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, serta dilindungi oleh Undang-undang. Obligasi adalah peijanjian tertulis dari Bank, pernsahaan, atau Pemarintah kepada pemegngnya untuk melunasi sejumlah peijanjian, yang dilakukan pada jatuh tempo. Oleh karena itu obligasi mempunyai nilai terbawa, yaitu menerbitkan, membel, menjual dan mentransaksikannya halal atau tidak. Tidak ada larangan selarna tidak mengandung kegiatan yang dilarang. Obligasi dalam dataran Hukum Islam adalah suatu hal yang sangat barn, sehingga Ulama kontemporer/modern memberikan fatwanya atas kewajiban zakat obligasi berbeda-beda. Walaupun Ularna berbeda pendapat mengenai kebolehan zakat obligasi pernsahaan, tetapi mereka sepakat, bahwa obligasi mernpakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan mernpan harta yang berkembang. Dalam kontek hukurn Islam perdangan dan pernsahaan mernpakan benda yang melekat pada seseorang, yangrnana termasuk dalam kewajiban zakat. Dan obligasi itu sendiri terrnasuk dalam perdagangan, karena sarna-sarna bertujuan mernperoleh keuntungan dari hasil penjualan atau pembeliannya. Apabila dilihat dari sifat obligasi, yaitu sebagai harta yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan harta yang berkernbang, dengan rnelihat sifatnya tersebut, obligasi dapat dikenakan wajib zakat. Karena zakat diambil dari harta yang tumbuh dan berkembang (di samping nishab, melebihi kebutuhan pokok, dan harta milik sernpurna). Sedang hal tersebut ada pada obligasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian Iebih lanjut, apakah ada kewajiban terhadap zakat obligasi atau tidak. Apabila ada berapakah nishabdan kadar (persentase) yang harus dikeluarkan. Dengan demikian penyusun akan rnelakukan penelitian dan pernbahasan dengan asumsi adanya wajib zakat atas hasil obligasi pernsahaan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item