PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA

MUSLIHSR, NIM. 0238120201 (2005) PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA) BAB II, II, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Permasalahan pelik pekerja yang terjadi dalam kehidupan negara saat ini merupakan salah satu problem yang harus diselesaikan. Banyaknya kasus yang terjadi, antara lain mengenai diskriminasi Ras, maupun Sara, pelecehan seksua1, ketidakadilan, PHK yang tidak tahu sebabnya dan sekelumit permasalahan hak pekerja yang sampai sekarang dapat di lihat bahwa memang kurangnya hukum yang dapat melindungi para kaum pekerja secara menyeluruh serta kurangnya aspirasi para serikat pekerja yang selama ini menjadi badan hukurn yang melindungi pada kepentingan kaum pekerja tersebut. Memang kurangnya pendidikan politik bagi kaum pekerja itu sendiri juga kurangnya aspirasi pekerja dan kepedulian nasib mereka menuntut adanya perlindungan atas hak mereka, serikat pekerja yang selama ini ada, masih belum bisa secara optimal membela para kaum pekerja dan masih terkadang memihak pada kepentingan pengusaha atau pemerintah. Undang-undang No.2 I Tahun 2000 tentang hak berserikat dan berorganisasi bagi pekerja belum begitu optimal dijalankan dan kurangnya mendapat respon dari para pekerja serta perlu penelitian yang lebih lanjut dan menyeluruh menghadapi tantangan globalisasi. Hak berorganisasi dan berserikat dalam Undang-undang No.2 I Tahun 2000 merupakan kajian yang patut untuk di dalami lebih lanjut dan kaitannya dengan hukum Islam merupakan fenomena yang menarik untuk di kaji. Hal tersebut memberikan kepada penyusun untuk menyingkap konsepsi tentang selama ini bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak dalam pembentukan serikat pekerja dan berorganisasi serta sejauh mana peran Undang-undang No.21 Tahun 2000 ini dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan para kaum pekerja. Dikarenakan kajian ini merupakan kajian deskriftif,analisis yaitu menggambarkan secara tepat mengenai keadaan, gejala suatu sebab tersebut dan untuk meneliti lebih lanjut frekuensi adanya hubungan tertentu, yang ada pada objek kajian tersebut, serta analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan jalan mengadakan perincian terhadap obyek yang akan di teliti dengan jalan memilahmilah di antara pengertian yang satu dengan yang lainnya untuk mengetahui mengenai kejelasan hal yang di teliti. Berdasarkan metode yang digunakan, maka dalam hal ini hukum Islam memberikan anjuran berserikat dalam Islam serta Undang-undang yang selama ini ada belum dapat memberikan kontribusi nyata mengenai hak kebebasan pekerja dalam pembentukan serikat pekerja dan berorganisasi, serta pola komunikasi dan hubungan antara pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja belum begitu optimal dan peran serikat pekerja kurang antusias dalam menyalurkan kepentingan dan keluhan hak para kaum pekerja.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item