PROSES DAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA (STUDI PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID)

MOCH NAFI’ MAULANA, NIM. 13340091 (2018) PROSES DAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA (STUDI PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PROSES DAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA (STUDI PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID))
COVER, BAB I, V, LAMPIRAN.pdf

Download (8MB) | Preview
[img] Text (PROSES DAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA (STUDI PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID))
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Negara Indonesia pasca reformasi 1998, berbagai harapan dimunculkan untuk terciptanya suatu negara yang kondusif dan sesuai cita awal yaitu Pancasila. Munculnya nama KH. Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden alternatif dari poros tengah memberikan harapan baru bagi semua orang. Beliau terpilih menjadi Presiden pada tahun 1999, namun pada tahun 2001 Gus Dur dilengserkan oleh anggota DPR dengan alasan adanya pelanggaran Haluan Negara seperti kasus Bruneigate, Buloggate, pergantian Kapolri, hingga dekrit pembubaran DPR/MPR. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya inkonsistensi dakwaan DPR terhadap Gus Dur. Jenis penelitian ini adalah library reseach dengan menggunakan pendekatan yuridis-historis dan bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini memfokuskan terhadap pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dengan berdasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan latar sejarah yang terjadi. Berbagai bahan hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai tambahan informasi dan penguatan atas penelitian, seperti Perundang-Undangan, skripsi, jurnal, portal online dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemberhentian Gus Dur selaku presiden adalah inkonstitusional. Beberapa indikator yang melatar belakangi pemberhentian Gus Dur menjadi inkonstitusional antara lain adalah keberadaan dan legalitas pembentukan Pansus, hasil dari penyelidikan Pansus yang kurang fakta hukum hingga terdapat perbeda substansi antara memorandum I dan II, penyelenggaraan Sidang Istimewa yang tidak sesuai dengan Tap MPR No 3 Tahun 1978, serta materi Sidang Istimewa yang keluar dari substansi dakwaan awal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum 2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Gus Dur, Pemberhentian Presiden, DPR, MPR
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 27 Nov 2018 07:44
Last Modified: 27 Nov 2018 07:44
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31711

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum