IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

NANDI ARDINAPUTRI, NIM. 14340032 (2018) IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN)
14340032_ BAB I- BAB V_ DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (13MB) | Preview
[img] Text (IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN)
14340032_ BAB II _ BAB III_ BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Ike Farida pelaku perkawinan campuran merasa dirugikan oleh sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Pasal-pasal yang dianggap Ike Farida inkonstitusioal Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA berkaitan dengan syarat kepemilikan Hak Miliikdan HGB, serta Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terkait perjanjian perkawinan dan harta bersama.Warga Negara Asing yang menikah dengan orang Indonesia tak bisa memiliki hak atas tanah berupa hak milik (HM) dan hak guna bangunan (HGB) Karena merasa dirugikan Ike Farida membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 27 Oktober 2016 MK lewat putusan No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengabulkan permohonan dari Ike Farida yang meminta untuk membatalkan beberapa pasal Perjanjian Perkawinan yang diatur di UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normative menggunakan Undang-Undang (statute approach). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pasca putusan mahkamah konstitusi mempunyai implikasi perubahan perluasan waktu perjanjian, kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, pembuatan perjanjian perkawian selama berlangsungnya perkawinan status harta menjadi tiga: harta bawaan, harta besama dan harta terpisah, yang terakhir implikasinya memungkinkan terjadinya ketidak terpenuhan dalam prinsipprinsip perjanjian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.
Uncontrolled Keywords: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 27 Nov 2018 08:02
Last Modified: 27 Nov 2018 08:02
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31720

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum