KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Hady Warman, NIM: 1320311105 (2018) KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA)
1320311105_BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA)
1320311105_BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (6MB)

Abstract

Esksistensi ulama tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Aceh, terutama kaitannya dengan syariat Islam yang menjadi identitas daerah tersebut. Namun, setelah Indonesia merdeka peranan itu berkurang, terutama dalam penentuan kebijakan publik. Sempat meredup paska Indonesia merdeka, perjuangan penerapan syariat Islam mendapatkan momentumnya pada tahun 1999 yang sekaligus adanya pengakuan peran para ulama dalam pengambilan kebijakan daerah di Aceh. Formalisasi peran ulama itu kemudian terwujud secara kelembagaan bernama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang oleh Qanun No. 2 Tahun 2009 dibagi menjadi dua, yakni MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota. Dalam usia yang akan memasuki dua dekade paska UU No. 44 Tahun 1999, penelitian ini hendak melihat penentuan kewenangan dan peran seperti apa yang telah dilakukan oleh MPU Aceh Tenggara dalam pembentukan kebijakan dan penerapan syariat Islam. Hal tersebut dirumuskan dalam dua masalah pokok penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menentukan kebijakan tentang syariat Islam di Aceh Tenggara? Kedua, Bagaimana peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam penerapan syariat Islam di Aceh Tenggara? Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris karena akan melihat secara detail kewenangan MPU Aceh Tenggara berdasarkan peraturan yang berlaku, dan lalu mengkonfirmasi penerapannya ke ranah empiris (lapangan). Oleh karenanya, data yang digunakan peneliti utamanya adalah data primer yang dikumpulkan melalui jalur observasi dan wawancara. Selain itu, data primer tersebut didukung pula dengan bahan jadi yang dikumpulkan melalui jalur dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, kewenangan yang dimiliki MPU Aceh Tenggara merujuk sepenuhnya kepada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009, yakni: 1. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU; dan 2. memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) tersebut perlu disandingkan dengan Pasal 6 ayat (2) yang mengatur tentang tugas-tugas MPU kabupaten/kota. Kedua, peran MPU dalam penerapan syariat Islam (dalam arti luas) di Aceh Tenggara terwujud dalam berbagai kegiatan yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kesatu, peran MPU Aceh Tenggara dalam penerapan syariat Islam. Peran ini dilakukan melalui jalur kerjasama institusional dengan Pemerintahan Daerah dan instansi vertikal lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara serta sejumlah organisasi Islam di daerah tersebut. Kedua, peran MPU Aceh Tenggara dalam pengawasan penerapan syariat Islam, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah mendapat saran dan rekomendasi dari MPU Aceh Tenggara. Ketiga, peran MPU Aceh Tenggara dalam penguatan pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam. Peran ini, oleh MPU Aceh Tenggara, diwujudkan dalam kegiatan seperti safari dakwah, muzakarah ulama dan pendidikan kader ulama. Kata kunci: Ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Syariat Islam

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Dr. Subaidi, M.Si.
Uncontrolled Keywords: Ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Syariat Islam
Subjects: Hukum Islam
Divisions: Pascasarjana > Thesis > Hukum Islam > Studi Politik dan Pemerintahan Dalam Islam
Depositing User / Editor: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 20 Dec 2018 09:02
Last Modified: 20 Dec 2018 09:02
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31948

Actions (login required)

View Item View Item