IMPLIKASI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH

SAMSUL ARISANDI, NIM: 1520311028 (2018) IMPLIKASI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (IMPLIKASI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH)
1520311028_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (10MB) | Preview
[img] Text (IMPLIKASI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH)
1520311028_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (3MB)

Abstract

Tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam PERMA mengenai kewenangan eksekusi putusan arbitrase yaitu ada di pengadilan agama. Sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 (dasar hukum yang digunakan arbitrase saat ini) bahwa kewenangan eksekusi putusan arbitrase merupakan kewenangan pengadilan negeri. Arbitrase syariah belum mempunyai undang-undang atau aturan khusus yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Oleh karena itu, penulis meneliti mengenai kekuatan PERMA No. 14 Tahun 2016 dan implikasi yang terjadi dengan adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengumpulkan data dengan studi dokumen dan diperkuat dengan wawancara kepada salah satu Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Ibu Juharni. Hasil penelitian yang dihasilkan, di analisis menggunakan metode kualitatif agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini, PERMA mempunyai kekuatan hukum dan termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang diakui dan dapat dilaksanakan. Hal ini dibuktikan bahwa PERMA No. 14 Tahun 2016 sesuai dengan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. PERMA sesuai dengan Teori die Lehre vom dem Stufenaufbau der Rechtsordnung atau die Stufenordnung der Rechtsnormen, Asas lex superiori derogat legi inferiori, dan Asas Lex Posterior derogat Legi Priori. PERMA No. 14 Tahun 2016 berimplikasi terhadap sistem peradilan khususnya mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah. Kewenangan sebagai eksekutor putusan arbitrase syariah berpindah dari pengadilan negeri ke pengadilan agama. Namun sebagai peradilan di bawah Mahkamah Agung, pengadilan negeri maupun pengadilan agama harus menaati dan melaksanakan putusan tersebut. Kata kunci : PERMA No. 14 Tahun 2016, Kewenangan Pengadilan Agama, Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information / Pembimbing: Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: PERMA No. 14 Tahun 2016, Kewenangan Pengadilan Agama, Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.
Subjects: Ekonomi Islam
Divisions: Pascasarjana > Thesis > Hukum Islam > Hukum Bisnis Syari'ah
Depositing User / Editor: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 21 Dec 2018 08:39
Last Modified: 21 Dec 2018 08:39
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31986

Actions (login required)

View Item View Item