KONSEP KEMAKMURAN PENGELOLAAN PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN

YAHYA HIDAYAT PUTRA, NIM: 1620310051 (2018) KONSEP KEMAKMURAN PENGELOLAAN PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (KONSEP KEMAKMURAN PENGELOLAAN PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN)
1620310051_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (7MB) | Preview
[img] Text (KONSEP KEMAKMURAN PENGELOLAAN PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN)
1620310051_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakat seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran sehingga pendistribusian harus dengan tepat tanpa ada yang keliru. Baik kebijakan pemerintah dalam memungut pelaksanaan pajak serta kebijakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah pada publik. Menurut Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah peran Negara juga perlu menciptakan sebuah keadilan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Konsep Kemakmuran Pengelolaan Pajak Ibnu Khaldun dan Konsep Kemakmuran Pengelolaan Pajak Ibnu Khaldun Menurut Maslahah Mursalah. Tesis ini merupakan penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data lebih menekankan aspek analisa dan kajian teks, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, baik berupa jurnal,desertasi, kemudian Al-Quran, hadis, fikih. Penelitian ini teknik analisanya menggunakan metode normatif yaitu Konsep kemakmuran pengelolan pajak menurut Ibnu Khaldun. Sifat penelitian deskritif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskritif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Maka untuk itu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis. Pendekatan historis yaitu sebuah pendekatan masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan dan mengevaluasi serta mensitesiskan untuk memperoleh fakta-fakta dan kesimpulan yang kuat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun yaitu apabila beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan Negara. Penulis juga menyimpulkan menciptakan negara yang makmur atau masyarakat yang sejahtera sangat membutuhkan pajak untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang dicita-citakan sebuah negara. Konsep pengelolaan pajak yang makmur Ibnu Khaldun dari apa yang dikemukakan sebelumnya dapat dipahami bahwasanya parameter prinsip kemakmuran dalam pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun terlihat pada adanya pemerataan dan perlakuan yang sama serta adanya perlindungan terhadap warga negara terhadap tindakan semena-mena penguasa dalam pemungutan pajak tersebut itu sendiri Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam upaya pemerintah menstabilkan perekonomian negara dalam Islam adalah dibolehkan (mubah). Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyyat. Konsep yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga harta, yakni salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menstabilkan keuangan negara yang akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat juga. Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya dharuriyyat. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mengalami defisit kas negara yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun ini bisa menjadi wajib. Kontribusi konsep Ibnu Khaldun bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Dalam konteks perpajakan modern atau di Indonesia berarti progressive tax seperti pajak penghasilan harus digalakkan melalui perbaikan database dan administrasi perpajakan sedangkan pajak tak langsung seperti PPN yang mengikis daya beli seluruh rakyat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Naiknya permintaan, sepanjang didukung iklim investasi yang kondusif, akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Berinteraksinya permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun meningkat. Kata Kunci: Pajak, Kemakmuran, Ibnu Khaldun

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Dr. Moh. Tantowi, M.Ag.
Uncontrolled Keywords: Pajak, Kemakmuran, Ibnu Khaldun
Subjects: Bisnis Syari'ah
Divisions: Pascasarjana > Thesis > Hukum Islam > Hukum Bisnis Syari'ah
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 26 Dec 2018 13:43
Last Modified: 26 Dec 2018 13:43
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32001

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum