SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA

Muh. Rizal Hamdi, NIM: 1620310137 (2018) SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA)
1620310137_BAB I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img] Text (SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA)
1620310137_BAB II_S.D_SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (5MB)

Abstract

Pemberlakuan presidential threshold sebesar 20-25% untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik pada Pemilu serentak tahun 2019 mendatang sebagaimana termuat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat luas. Saat masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang terjadi perdebatan alot di parlemen antara yang setuju dengan yang menolak pemberlakuan presidential threshold. Sehingga keputusan akhir ditentukan melalui mekanisme voting. Adapun persoalan yang terjadi dengan tetap diberlakukannya presidential threshold adalah partai-partai baru tidak bisa ikut mencalonkan calon presiden dan wakil presiden karena dalam ketentuannya penetapan presidential threshold mengacu pada hasil pemilu sebelumnya. Keberadaan partai-partai berbasis Islam bisa jadi semakin terpinggirkan dan tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri jika tidak berkoalisi dengan partai nasionalis lainnya. Hal ini akan berdampak pada keterserapan aspirasi konstituen dari partai-partai baru dan partai berbasis Islam dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga, yaitu (1) apakah urgensi penetapan presidential tresholdpada pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia? (2) bagaimana sistem presidential trheshold dalam perspektif siayasah dusturiyah? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitikdan teknik pengumpulan data dilakukan secara literer. Dalam penelitian ini menemukan bahwa, dari segi politik hukum terjadi pertarungan beberapa kepentingan di luar kepentingan hukum. Aspek politik lebih dominan karena secara materi muatan yang terdapat dalam Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih bertentangan dengan beberapa asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Dari perspektif siyasah dusturiyah selaras dengan aspek konstitusionalitas dan legislasinya. Sementara aspek musyawarahnya sedikit tercederai dan aspek ummahnya tidak terlihat, mengingat pada saat pengesahan undang-undang ini melalui mekanisme voting.Implikasinya adalah hak politik partai baru untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tertutup. Begitu juga dengan partaipartai yang berbasis Islam akan semakin tidak percaya diri dan belum bisa mandiri dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. partai-partai berbasis Islam tidak satu suara. Ada yang pro dan kontra presidential threshold. Sehingga dengan adanya presidential threshold berdampak terhadap tidak maksimalnya keterserapan aspirasi konstituen dari beberapa partai baru dan partai berbasis Islam di Indonesia. Kata Kunci: Presidential Threshold, Pemilihan Umum dan Keterserapan Aspirasi

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information / Pembimbing: Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag.
Uncontrolled Keywords: Presidential Threshold, Pemilihan Umum dan Keterserapan Aspirasi
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Pascasarjana > Thesis > Hukum Islam > Hukum Tata Negara
Depositing User / Editor: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 31 Dec 2018 02:03
Last Modified: 31 Dec 2018 02:03
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32040

Actions (login required)

View Item View Item