KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN PARKIR ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KHAKIKI NGABDUL WAKID KHASAN, NIM. 13370020 (2018) KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN PARKIR ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN PARKIR ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
13370020_BAB-I-IV.pdf - Published Version

Download (13MB) | Preview
[img] Text (KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN PARKIR ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
13370020_BAB-II sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan provinsi yang dikenal dengan kota pelajar yang kebutuhan primer ataupun sekundernya sangat tinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta minim pabrik. Mayoritas kebutuhan primer dan sekunder dipasok dari luar kota, seperti Surabaya, Bandung, Semarang dan Jakarta. Mobil pengirim yang berasal dari luar kota membutuhkan lahan/tempat parkir yang digunakan untuk istirahat, dan menunggu antrian di bongkar. Lahan parkir mobil yang antri untuk bongkar mereka biasanya parkir di depan toko. Apabila parkiran di depan toko/gudang tidak luas maka mobil memakan badan jalan. Hal demikian sangat menggangu kenyamanan pengguna jalan, dan menyebabkan kemacetan hinnga terjadinya kecelakaan. Seperti yang di jumpai di jalan lingkar (ring road) Bagian barat Kota Yogyakarta, di jalan Magelang, di depan SPBU Giwangan. dan di pasar Bringharjo. Penelitian ini melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan para pelaku parkir angkutan barang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dari Dinas Perhubungan, Pejabat Pemerintahan, hingga masyarakat (sopir angkutan barang). hal ini dimaksudkan untuk membuat gambaran peristiwa yang kemudian dianalisis dengan teori maslahah. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis terhadap kebijakan pemerintah dan pendekatan normatif terkait norma dan kaidah-kaidah agama dengan teori kebijakan public dan teori maslahah mursalah. Hasil penelitian ini adalah selama ini kendaraan angkutan barang yang datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta belum mendapatkan fasilitas dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiadaan terminal angkutan barang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara luas, seperti kemacetan. Pembangunan terminal angkutan barang seharusnya berpotensi positif terhadap peningkatan perekonomian masyararakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdapat peningkatan pendapatan daerah dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pengadaan terminal angkutan barang seharusnya menjadi agenda yang harus dilaksanakan pemerintah. Sehingga menurut teori maslahah mursalah dalam al-Mustasyifa’ karya Al-Ghazali. Seharusnya suatu hal yang dapat membawa manfaat, faidah, kegunaan dalam hal kebaikan di masyarakat harus dilaksanakan agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat tersebut. Belum ada pengadaan terminal angkutan barang juga bersinggungan dengan teori kebijakan publik yang harus menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan public utilities untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial, belum dijalankan sehingga pemerintah masih belum bisa diakatakan berhasil dalam mengemban tugasnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAHAN PARKIR ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Uncontrolled Keywords: Lahan parkir, Pemda DIY
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah (S1)
Depositing User: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 16 Jan 2019 14:59
Last Modified: 16 Jan 2019 14:59
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32463

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum