IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO-A. YANI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

DEWI AGUSTINDEWI AGUSTIN, NIM. 14370011 (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO-A. YANI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO-A. YANI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH) 14370011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (20MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO-A. YANI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH) 14370011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya memiliki definisi penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan terhadap permasalahan PKL yang ada di kawasan Malioboro, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengaturan PKL, yang bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL agar PKL ikut bertanggung jawab terhadap kerapihan, kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban sehingga mendukung terciptanya Malioboro yang nyaman sebagai daerah pariwisata. Konsep penataan yang dilakukan oleh pemerintah itu terbagi dalam empat tahap, pertama tahap sosialisasi kebijakan, kedua tahap penataan, ketiga tahap pembinaan dan keempat tahap penertiban. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani yang sudah berlaku selama lebih dari lima tahun yang pada kenyataannya masih ditemui PKL-PKL yang melanggar aturan, seperti PKL yang didepan toko ketinggiannya melebihi batas yang telah ditentukan, masih ada PKL yang membuang sampah ke pot tanaman, serta PKL makanan yang membuang limbah bekas air cucian ke trotoar, dan belum memasang daftar harga dagangannya. Penyusun melakukan penelitian di Kawasan Malioboro- A. Yani Kota Yogyakarta untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan perwal tentang penataan tersebut dilaksanakan, baik oleh pemerintah selaku fasilitator, maupun oleh PKL Malioboro sebagai pelaksana perwal tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori siyāsah dustūriyyah, dan teori maslahah mursalah. Teori fikih siyāsah dustūriyyah membahas tentang perundang-undangan negara, sedangkan maslahah mursalah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya, bahwasan nya disini penulis meneliti kinerja pemerintah dalam melaksanakan perwal di atas yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia yang memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan metode deskriptif- analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 sudah cukup baik, pemerintah bekerja sama dengan Satpol PP, Ketua Paguyuban, perangkat kecamatan dan kelurahan untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan demi mencapai kemaslahatan semua pihak. Dalam tahap penataan, pembinaan, penertiban pun pemerintah bekerja sama dengan baik, hanya saja PKL nya itu sendiri belum seluruhnya patuh terhadap Peraturan yang ada, namun pemerintah secara berlanjut menjalankan tugasnya dengan cara mengontrol dan mengawasi seluruh PKL disana, agar Kawasan Malioboro tetap menjadi objek wisata yang selalu terkesan di mata pengunjungnya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item