KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

AHMAD ZAKI YUSUF AHMAD ZAKI YUSUF, NIM. 14370016 (2018) KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU))
14370016_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[img] Text (KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU))
14370016_BAB-II_sampai_BAB_IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (3MB)

Abstract

Ketersediaan infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro), dan sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Kebutuhan pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan akibat beberapa faktor, sehingga percepatan dan pembangunan infrastruktur adalah suatu hal yang mutlak bagi suatu negara. Namun, terdapat kendala paling krusial untuk penyediaan infrastruktur, yakni dalam hal pembiayaan. Kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dipandang sebagai solusi dari permasalahan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan KPBU yang memiliki berbagai keunggulan dan pengaruh positif, ternyata juga masih memiliki beberapa kendala dan kekurangan sehingga mengakibatkan pengaruh yang negatif kepada masyarakat dan negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis, dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklasifikasikanya, menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisanya secara mendalam dan komprehensif yang bertujuan untuk menjawab pokok masalah tentang bagaimana urgensi dibuatnya kebijakan KPBU serta pengaruh mekanisme KPBU dalam pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dengan menggunakan prinsip maslahat dalam siyasah syar’iyah dan teori redistributive combines sebagai pisau analisisnya. Dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaruh dari penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek SPAM Umbulan adalah 1) Adanya pembagian peran antara Pemerintah dan Swasta; 2) Adanya pembagian risiko antara Pemerintah dan Swasta; 3) Pembiayaan proyek oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur SPAM Umbulan; dan 4) Perbaikan tingkat pelayanan. Kedua, kebijakan pemerintah untuk menggunakan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM Umbulan dengan tujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara adalah suatu ketepatan serta sesuai dengan prinsip maslahat dalam siyasah syar’iyah, karena kebijakan pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh kebaikan, kemanfaatan, dan menolak kemudharatan. Dan untuk mengoptimalkan regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan, maka masyarakat harus selalu aktif, kritis serta mengontrol agar pelaksanaan dan hasil proyek tersebut tidak menciderai kepentingan umum. Pemerintah juga harus memaksimalkan, teliti serta memiliki political will untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Usaha Pelaksana, agar dapat mengefisiensi regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI
Uncontrolled Keywords: Kebijakan, Penyediaan, Infrastruktur, KPBU
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah (S1)
Depositing User / Editor: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 17 Jan 2019 03:46
Last Modified: 17 Jan 2019 03:46
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32486

Actions (login required)

View Item View Item