ANALISIS SIYᾹSAH TASYRῙ‘IYYAH TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

DEDE SURYANTI, NIM. 14370033 (2018) ANALISIS SIYᾹSAH TASYRῙ‘IYYAH TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS SIYᾹSAH TASYRῙ‘IYYAH TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA) FILE-1_DEDE SURYANTI_NIM.14370033.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (ANALISIS SIYᾹSAH TASYRῙ‘IYYAH TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA) FILE-2_DEDE SURYANTI_NIM.14370033.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah dan kepala daerah, merupakan sebuah topik yang terus menerus berlangsung dari tahun 2007 sampai saat ini. Diawali munculnya Putusan MK No.14-17/PUU-V/2007 yang kemudian secara berurutan berlanjut pada Putusan MK No.4/PUU-VII/2009, Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.71/PUU-XIV/2016, yang berisi mengenai pokok permohonan terhadap syarat telah di pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Undang-Undang yang menjadi objek uji materil terdapat pada bunyi Undang-Undang yang sama dan tidak pernah di perbarui makna maupun cakupannya, salah satunya yaitu "Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berbunyi, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;” Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (Library research) dengan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data primer penelitian meliputi peraturan perundang- undangan hukum yang paling tinggi, yaitu Al-Qur'an, Hadist, UUD 1945, Undang-Undang dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data Reading dan Writing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan uji materil yang dilakukan secara berurutan mengenai syarat tidak pernah dijatuhi pidana 5 (lima) tahun atau lebih, membuktikan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menerapkan bunyi pasal yang seharusnya tidak diterapkan kembali. Siyāsah Tasyrī‘iyyah memberikan pemodelan pada prinsip legislasi masa Rasulullah SAW, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan terpidana belum diterapkan oleh Pembentuk Undang-Undang sebagai sumber dalam pembuatan sebuah produk hukum.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item