KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TENTANG PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM DI INDONESIA

SANDY MULIA ARHDAN, NIM.14370035 (2018) KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TENTANG PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TENTANG PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM DI INDONESIA) 14370035_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TENTANG PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM DI INDONESIA) 14370035_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Kebijakan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Dalam setiap pembuatan kebijakan selalu ada pihak yang pro maupun yang kontra dalam merespons dan menyikapinya. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang, baik politik maupun ekonomi. Seperti halnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM di Indonesia. Munculnya kebijakan satu harga BBM ini dikarenakan perbedaan harga jual BBM di berbagai daerah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Selama ini harga BBM di Indonesia bervariasi, mulai dari Rp. 7.000 bahkan sampai Rp. 100.000 per liter. Sehingga pemerintah ingin menyamaratakan harga BBM agar tidak ada kesenjangan antar daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga BBM. Secara ekonomis kebijakan satu harga BBM tentu berdampak pada keuangan PT Pertamina, sedangkan secara politis salah satu munculnya kebijakan dikarenakan janji Joko Widodo terhadap masyarakat pemilihnya pada pilpres 2014. Oleh sebab itu penulis lebih fokus kepada latar belakang lahirnya kebijakan pemerataan satu harga BBM Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari internet (website) yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, data-data terkait kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang satu harga BBM, disusun sesuai dengan fokus penelitian kemudian dianalisis dengan teori siyāsah syar‘iyyah dan teori kebijakan publik, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis- normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM merupakan langkah yang tepat. Dapat dikatakan tepat karena kebijakan ini adalah sebagai wujud dari amanat konstitusi yang terdapat pada sila kelima dari pancasila yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, kebijakan ini telah relevan dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam siyāsah syar‘iyyah. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang jika kebijakan ini benar-benar dilakukan dengan baik dan bertujuan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, dapat membuat masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) lebih sejahtera. Walaupun kebijakan ini dijalankan oleh PT Pertamina, akan tetapi hal itu tidak membuat PT Pertamina merugi, pada tahun 2017 PT Pertamina hanya terjadi penurunan laba diakibatkan subsidi distribusi kebijakan satu harga BBM.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item