KEBIJAKAN GUBERNUR NTB ( Dr. TGH.ZAINUL MAJDI,M.A. ) DALAM RPJMD NTB 2013-2018 MENGENAI KEHIDUPAN BERAGAMA DI NTB

NURUL IHSAN, NIM. 12370059 (2018) KEBIJAKAN GUBERNUR NTB ( Dr. TGH.ZAINUL MAJDI,M.A. ) DALAM RPJMD NTB 2013-2018 MENGENAI KEHIDUPAN BERAGAMA DI NTB. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEBIJAKAN GUBERNUR NTB ( Dr. TGH.ZAINUL MAJDI,M.A. ) DALAM RPJMD NTB 2013-2018 MENGENAI KEHIDUPAN BERAGAMA DI NTB)
12370059_BAB-I_V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (10MB) | Preview
[img] Text (KEBIJAKAN GUBERNUR NTB ( Dr. TGH.ZAINUL MAJDI,M.A. ) DALAM RPJMD NTB 2013-2018 MENGENAI KEHIDUPAN BERAGAMA DI NTB)
12370059_BAB-II_SAMPAI BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)

Abstract

Hubungan inter dan antar ummat beragama memiliki dinamika yang begitu cepat,tidak jarang pergesekan antar kepentingan melahirkan sebuah konflik dalam hubungan antar ummat beragama di tengah masyarakat. Dalam meminimalisir terjadinya konflik,peran pemerintah sangat penting didalamnya. Salah satu daerah yang memiliki upaya dalam mengatur hubungan antar dan inter ummat beragama secara konsisten adalah provinsi NTB. Melalui RPJMD NTB tahun 2013-2018 Gubernur NTB memberikan perhatian serius dalam membangun kehidupan beragama dalam satu periode kepemimpinannya. Skripsi yng berjudul : (Kebijakan Gubernur NTB dalam kehidupan beragama di NTB) mengkaji mengenai pandangan siyasah dusturiah dan maqosidu Assyari’ah mengenai kebijakan yang di keluarkan oleh Gubernur NTB dalam kehidupan beragama di NTB. Dalam penelitian ini mengkaji Bagaimana Siyasah Dusturiyah dalam memandang RPJMD 2013-2018 mengenai kehidupan beragama di NTB? Dan Bagaimana Maqosidu Syari’ah dalam memandang RPJMD 2013-2018 mengenai kehidupan beragama di NTB? Penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah, bahwa fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan metode deksriptif-analistis dengan pendekatan sosiologi politik. Penelitian ini menemukan bahwa RPJMD NTB 2013-2018 memberikan perhatian terhadap kehidupan beragama di NTB. Dengan adanya RPJMD tersebut maka seluruh Instansi Pemprov NTB harus mampu menguraikan kebijakan yang saling mendukung terutama dalam mewujudkan peningktan pemahaman dan moral serta menjaga kondusifitas dalam kehidupan masyarakat NTB. Menurut siyasah dusturiyah , dengan dikelurkannya kebijakan Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 201-2018, mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (al-adalah) dan persamaan di depan hukum (al-musawwah). Menurut maqashid asy-syari’ah kebijakan Gubernur tersebut, mencerminkan adanya perlindungan terhadap lima unsur pokok yaitu hifzh al-dīn (pemeliharaan agama), hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifzh al-aql (pemeliharaan akal), hifzh al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifzh al-māl (pemeliharaan harta).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. AHMAD YANI ANSORI,S.Ag., M.Ag
Uncontrolled Keywords: kehidupan beragama,kebijakan gubernur NTB, Siyasah Dusturiyah, dan Maqashid al-syari’ah
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah (S1)
Depositing User: Drs. Mochammad Tantowi, M.Si.
Date Deposited: 11 Feb 2019 09:59
Last Modified: 11 Feb 2019 09:59
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33037

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum