PRIVATISASI BUMN DALAM PERSPEKTIF MAŞLAHAH

TINTIN SUHARTINAH, NIM. 14370064 (2018) PRIVATISASI BUMN DALAM PERSPEKTIF MAŞLAHAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PRIVATISASI BUMN DALAM PERSPEKTIF MAŞLAHAH) 14370064_BAB_I-DAN-V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (15MB) | Preview
	Text (PRIVATISASI BUMN DALAM PERSPEKTIF MAŞLAHAH) 14370064_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Penyelenggaraan perekonomian nasional merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara didalam penyelenggaraan perekonomian nasional bertindak sebagai regulator maupun sebagai pelaku itu sendiri. Peran negara sebagai pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan BUMN. Salah satu model pembenahan BUMN yang coba diterapkan di Indonesia adalah melalui privatisasi BUMN. Dengan telah dilakukan privatisasi berarti telah dilakukan penyebaran pemilikan saham masyarakat terhadap perusahaan BUMN semakin terbuka, agar turut berkontribusi dalam pembenahan perusahaan yang akan menciptakan efisiensi perusahaan. Selain itu, adanya proses globalisasi yang mempercepat pula langkah privatisasi dalam bidang ekonomi banyak negara. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini deskriptif analitis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlunya BUMN diprivatisasi adalah dalam hal peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah Undang- Undang privatisasi BUMN perlu adanya pengawasan yang tajam, agar arah dan perjalanannya sesuai tujuan dan arah kebijakan yang sesungguhnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang seharusnya yaitu untuk kemashlahatan bagi masyarakat dalam negeri melalui peningkatan perekonomian dalam neg

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item