PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

RULI FAJAR UTAMI, NIM 14370077 (2018) PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH)
14370077_BAB I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (10MB) | Preview
[img] Text (PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH)
14370077_BAB II_SD_SEBELUM BAB_TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (10MB)

Abstract

Presidential threshold merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden (dan calon wakil presiden) untuk dapat maju dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Di Indonesia, ketentuan presidential threshold diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun ketentuan ini menuai polemik, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa ketentuan tersebut adalah demi penguatan sistem presidensial akan tetapi pada realitanya ketentuan ini dinilai justru memperlemah sistem presidensial. Penelitian ini membahas tentang Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi ketentuan presidential threshold terhadap sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap ketentuan presidential threshold dalam sistem presidensial di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pustaka dengan menganalisis relevansi ketentuan presidential threshold terhadap system presidensial serta menganalisis ketentuan presidential threshold dalam sistem presidensial di Indonesia dari sudut pandang fikih siyasah, kemudian diuraikan sesuai dengan penafsiran peneliti yang diperoleh dari rujukan (pustaka) yang telah dikumpulkan peneliti sehingga dapat ditarik kesimpulan dari kajian-kajian yang telah dilakukan. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan presidential threshold memperlemah system presidensial yang dianut negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam system presidensial, presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat sehingga dalam mekanisme pemilihan presiden lazimnya dipilih langsung oleh rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat (pilihan rakyat). Namun dengan adanya ketentuan presidential threshold justru menggugurkan prinsip sistem presidensial yang dianut Indonesia karena nyata-nyata aspirasi kehendak rakyat telah diabaikan sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan presidential threshold tidak relevan diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia. Begitu pula dalam pandangan fikih siyasah ketentuan presidential threshold tidaklah relevan diterapkan di Indonesia yang menganut system pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan ketentuan presidential threshold menjadikan calon presiden (dan wakil presiden) ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok tertentu yang bukan atau belum tentu merupakan wakil rakyat maupun representasi kehendak rakyat. Sebagaimana diketahui dalam fikih siyasah juga telah dijelaskan dalam pangangkatan pemimpin haruslah merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat sekalipun melalui ahlul halli wal ‘aqdi (perwakilan) atau dengan kata lain ahlul halli wal ‘aqdi harus benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Dr. M. NUR, S.Ag., M.Ag
Uncontrolled Keywords: Presidential Threshold, Sistem Presidensial, Fikih Siyasah
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah (S1)
Depositing User / Editor: Drs. Mochammad Tantowi, M.Si.
Date Deposited: 11 Feb 2019 08:03
Last Modified: 11 Feb 2019 08:03
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33074

Actions (login required)

View Item View Item