FENOMENA PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA KLATEN: KAJIAN ALASAN PENGAJUAN DAN DASAR HUKUM PENETAPAN TAHUN 2014-2015

FEBRI NUR SYAHIDAH, NIM. 1420310092 (2018) FENOMENA PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA KLATEN: KAJIAN ALASAN PENGAJUAN DAN DASAR HUKUM PENETAPAN TAHUN 2014-2015. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (FENOMENA PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA KLATEN: KAJIAN ALASAN PENGAJUAN DAN DASAR HUKUM PENETAPAN TAHUN 2014-2015) 1420310092 BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (FENOMENA PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA KLATEN: KAJIAN ALASAN PENGAJUAN DAN DASAR HUKUM PENETAPAN TAHUN 2014-2015) 1420310092 BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Salah satu rukun perkawinan adalah harus ada wali bagi calon mempelai wanita. Namun tidak selamanya antara calon mempelai wanita dan wali setuju apabila calon mempelai wanita menikah dengan calon mempelai pria. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhol ke pengadilan agama di tempat kediamannya. Majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah yang menjadi alasan dari wali adhol tersebut apakah berdasarkan hukum islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau tidak. Tesis ini membahas mengenai fenomena penetapan wali adhol di pengadilan Agama Klaten: kajian alasan pengajuan dan dasar hukum penetapan tahun 2014- 2015, dimana yang menjadi pokok permasalahan yang ada dlam penelitian ini adalah apa bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya? Dan apa landasan hukumnya dan bagaimana sikap hakim dalam menyelesaikan perkaratentang wali adhol pada tahun 2014-2015?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif. Dalam hal ini, penyusun akan meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali adhal tahun 2014-2015 agar diketahui adakah perbedaan dalam melihat alasan-alsan pengajuan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dlam penetapan wali adhol. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan bahawa hasil penelitian terhadap bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya karena calon menantu yang akan menjadi menantunya benlum mempunyai pekerjaan tetap (faktor ekonomi), komunikasi yang kurang baik antara ayah dan wali nasab tidak merasa cocok dengan calon menantunya (faktor psikologis), wali juga merasa kecewa dan benci terhadap menantunya karena telah menyia-nyiakan dan menyakiti anaknya dalam pernikahannya yang terdahulu (faktor internal dalam diri manusia itu sendiri), karena merasa sakit hati dan dendam terhadap mantan istri dan berprinsip tidak mau menikahkan anak perempuannya (faktor dendam), pemahaman orang tua yang keliru bahwa jika perikahan akan mengalami masa depan yang buruk atau salah satu meninggal (faktor budaya). Dan alasan-alasn penolakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum positif jika wali menolak menikahkan anaknya dengan calon pilohannya. Landasan hukum yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adholnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat bukti, selain itu menggunakan hukum normatif dan positif, yakni Kompilasi Hukum Islam, Fikih dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal ayat 1 tentang ijin perkawinan, peraturan menteri Agama R.I Nomor 30 Tahun 2005. Tentang Wali Hakim pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan hal ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik dari segi agama dan negara. Selanjutnya majelis hakim disaat memutuskan penetapan mengenai adhol-nya seorang wali, majelis hakim bersikap dalam pengambilan keputusannya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis saja, namun juga harus memperhatikan pertimbangan sosiologis dan psikologis.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item