IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGAM PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN (ANALISIS TERHADAP PERWALI KOTA KEDIRI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE)

MOHAMMAD AFIN MASRIJA, NIM. 1620310054 (2018) IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGAM PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN (ANALISIS TERHADAP PERWALI KOTA KEDIRI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGAM PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN (ANALISIS TERHADAP PERWALI KOTA KEDIRI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE)) 1620310054_BAB-I_VI-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGAM PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN (ANALISIS TERHADAP PERWALI KOTA KEDIRI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE)) 1620310054_BAB II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Wajah pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi pasca reformasi. Asas desentraslisasi dalam hal ini adalah pemberian otononom kepada pemerintah daerah, baik otonomi biasa maupun otonomi yang bersifat istimewa melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undangundang Nomor 25 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 23 tahun 2014. Dari sini kemudian pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur rumah tangganya. Melalui wewenang ini kemudian daerah diharapkan mampu memainkan peranan yang lebih besar dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan identifikasi masalah dan potensi daerahnya masing-masing. Sehingga setiap kebijakan daerah harus mampu menciptakan iklim Good Governance dalam wilayahnya yang bemuara pada pembangguna kesejahteraan sosial. Pembanggunan ini bisa dilakukan melalui kebijkan-kebijakan kecil lain yang berorientasi pada penciptaan good governance. Salah satu isu yang cukup menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam adalah tentang progam fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kota Kediri. Progam tersebut tertuang dalam dalam Perwali Kota KeduriNomor 40 tahun 2014. Melalui penelitian ini kemudian progam tersebut berusaha dikaji lebih lanjut. Penelitian yang bersifat lapangan, dan deskriptif melalui pendekatan yuridis-empiris, berusaha menjelaskan bagaimana perwali tersebut mampu menciptakan iklim Good Governance dalam sekala yang lebih luas, dan bagaimana masyarakat berperan sebagai penyelenggara negara. Lalu dengang menggunakan Analisis kebijakan publik, good governance, dan kesejahteraan sosial penelitian ini berusaha mengupas hal tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perwali tersebut secara umum dilaksanan dengan demokratis, transparan namun belum mampu menjamin prinsip-prinsip Good Governance secara sempurna, aspek yang belum bisa dipenuhi adalah aspek berkelanjutan, sementara dalam kesjahteraan sosial perwali tersebut belum mampu menciptakan pasar untuk UMKM, disisi lain pembangunan SDM yang tidak mendapat skala prioritas juga perlu ditinjau ulang.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item