TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

SAEFI FATIKHU SURUR, NIM.14350059 (2018) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN) 14350059_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN) 14350059_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Hukum Kewarisan yaitu seperangkat norma maupun aturan yang mengatur peralihan atau perpindahan hak harta kekayaan dari orang yang meninggal (Pewaris) kepada orang yang berhak menerimanya (Ahli Waris). Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan hak dan kewajiban berupa harta kekayaan, sedangkan Ahli waris yaitu orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris karena ada hubungan kekerabatan atau ikatan perkawinan. Anak adalah keturunan orang tua, anak merupakan penerima harta waris paling utama. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai anak yang sah dalam suatu perkawinan, serta sulit untuk mendapatkan harta waris dari pewarisnya. Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Terknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengunakan pendekatan normatif dan yurudis. pendekatan normatif yaitu melakukan pemahaman terhadap ketentuan nash baik berupa Al-Qur’an, Hadis, dan berbagai pandangan ulama. Dan pendekatan yuridis yaitu menganalisa masalah yang diteliti dengan mengunakan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik masalah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal terpenting, karena merupakan implikasi dari perkawinan yaitu adanya akta perkawinan yang kemudian menjadi bukti adanya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan, kemudian akta lahir anak menjadi dasar dan bukti asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak tersebut bernasab dengan orangtuanya (Pewaris), anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum baik dari nasab/asal-usul anak anak serta tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah, yang berimplikasi pada hilangnya hak kewarisan anak tersebut. Anak tersebut dapat mengajukan isbat nikah orangtunya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, yang kemudian Penetapan /atau Putusan Pengadilan yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai dasar dan bukti sahnya perkawinan yang telah dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai bukti asal-usul anak antara pewaris dengan ahli waris. Meskipun cara ini dapat dilakukan oleh ahli waris untuk mendapatkan harta waris, akan tetapi pada praktik dan prosedurnya tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan biaya. Selain melalui waris, hak anak atas harta dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap bisa didapatkan dari orangtuanya, yaitu melalui hibah dan wasiat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item