TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA, PEMILIK TANAH DAN PEKERJA DALAM USAHA TAMBANG INKONVENSIONAL DI KECAMATAN SUNGAISELAN BANGKA TENGAH

RUSYDI BIDAWAN NIM: 02381331, (2010) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA, PEMILIK TANAH DAN PEKERJA DALAM USAHA TAMBANG INKONVENSIONAL DI KECAMATAN SUNGAISELAN BANGKA TENGAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA, PEMILIK TANAH DAN PEKERJA DALAM USAHA TAMBANG INKONVENSIONAL DI KECAMATAN SUNGAISELAN BANGKA TENGAH)
BAB I,V.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA, PEMILIK TANAH DAN PEKERJA DALAM USAHA TAMBANG INKONVENSIONAL DI KECAMATAN SUNGAISELAN BANGKA TENGAH)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (262kB)

Abstract

ABSTRAK Wilayah Bangka Tengah pada umumnya terdiri dari lahan yang masih kosong dan masih mengandung timah. Akan tetapi kebanyakan masyarakat Bangka Tengah khususnya daerah Sungaiselan, memilih untuk bekerja sebagai pelaut, karena pada umumnya letak geografis daerah Bangka memang dikelilingi oleh laut. Setelah ada kebijakan dari Pemerintah Daerah dengan turunnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Bangka Tengah (pada saat itu Bangka masih dalam pengembangan daerah untuk menjadi propinsi) maka banyak dari masyarakat Sungaiselan beralih profesi dari nelayan menjadi penambang timah yang akrab disebut dengan TI (Tambang Inkonvensional). Kegiatan penambangan di desa Sungaiselan ini baru berjalan kurang lebih sepuluh tahun. Kegiatan penambangan inkonvensional semakin marak ketika Propinsi Bangka Belitung mengalami pemekaran wilayah. Sebelum pemekaran wilayah penambangan tidak dibebaskan untuk masyarakat. Praktik akad yang terjadi pada penambangan inkonvensional ini hampir sama dengan praktik akad yang terjadi di daerah lain. Hanya ada sedikit permasalahan yang penulis lihat pada pelaksanaan akad yang terjadi antara pemilik tanah dengan pemilik modal, di mana mereka melakukan akad sewa menyewa tanah, tetapi penyewa tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyewa, yaitu menjaga barang sewaan dan mengembalikan barang sewaan dengan utuh. Barang sewaan yang dimaksud di sini adalah tanah. Karena habis pelaksanaan penambangan tanah yang disewa akan mengalami kerusakan. Sedangkan menurut Hukum Islam kewajiban bagi penyewa adalah menjaga barang sewaan, dan mengembalikan barang sewaan kepada penyewa dengan utuh.Dengan demikian terjadi pelanggaran dari penyewa.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang sumber data primernya diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkecimpung dalam penambangan, maka digunakan purposive sampling, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Di samping itu digunakan teknik dokumentasi untuk menggali data-data tertulis yang ada di desa Sungaiselan dan data-data yang lain yang berkenaan dengan penelitian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian perspektif, karena selain memaparkan permasalahan mengenai akad dan pembagian upah dalam tambang inkonvensional, penelitian menilai dan mengkaji kesesuaian antara permasalahan yang terjadi dengan aturan dalam Syariat Islam, sehingga pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa pelaksanaan akad dan pembagian upah antara pemilik modal dan karyawan sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang menjadi permasalahan adalah akad sewa-menyewa tanah, yang terjadi antara pemilik modal dan pemilik tanah. Akad sewa-menyewa harus dikaji ulang, karena salah satu kewajiban penyewa tidak terpenuhi yaitu kewajiban menjaga barang sewaan dengan baik dan mengembalikan barang sewaan dengan utuh, karena setelah terjadinya kegiatan penambangan, maka tanah yang disewakan akan mengalami kerusakan. Karena ada kerelaan dari kedua belah pihak, dalam hal ini dikhususkan kerelaan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu pemilik tanah sebagai penyewa, maka akad sewa-menyewa tetap sah. Dalam kaidah fikih dijelaskan kerelaan terhadap sesuatu akan mengakibatkan kerelaan pada sesuatu yang diakibatkannya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. PROF.DR.H.SYAMSUL ANWAR,MA. 2. DRS.OCKTOBERRINSYAH,M.AG.
Uncontrolled Keywords: Hukum Islam, Kerjasama Pemilik Usaha
Subjects: Ekonomi Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah (S1)
Depositing User / Editor: Miftakhul Yazid Fuadi, SIP.
Date Deposited: 15 Aug 2012 13:37
Last Modified: 24 May 2016 07:29
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3480

Actions (login required)

View Item View Item