PAJAK PEBISNI ONLINE SHOP MENURUT HUKUM PROGRESIF DAN MASLAHAH AL-MURSALAH

RIZKA AMALIYAH MAGHFIROH,SHI, NIM. 1620310139 (2018) PAJAK PEBISNI ONLINE SHOP MENURUT HUKUM PROGRESIF DAN MASLAHAH AL-MURSALAH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PAJAK PEBISNI ONLINE SHOP MENURUT HUKUM PROGRESIF DAN MASLAHAH AL-MURSALAH) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (PAJAK PEBISNI ONLINE SHOP MENURUT HUKUM PROGRESIF DAN MASLAHAH AL-MURSALAH) BAB II, III, DAN BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Seiring dengan berkembangnya internet sebagai salah satu media canggih, maka perkembangan bisnis ini semakin pesat. Banyak kalangan yang memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana dalam berbisnis. Karena keuntungan yang diperoleh dalam bisnis ini dapat dikatakan sangat menguntungkan, bukan hanya pada pebisnis tetapi juga pada konsumen. Dalam hal ini muncullah suatu asumsi terkait dengan potensi pajak terhadap pebisnis online, mengingat banyaknya transaksi yang terjadi di Indonesia, dan Indonesia termasuk salah satu Negara yang peminat transaksi online sangat tinggi dari Negara-Negara ASEAN. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan maka objek pajak adalah penghasilan, disinilah muncul suatu pertanyaan apakah undang-undang tersebut telah sepenuhnya mengcover pajak penghasilan terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan dalam waktu setahun berjalan. Sesuai dengan permaslahan tersebut maka ditemukan tiga fokus permasalahan yang di angkat, yaitu 1) Bagaimana perkembangan bisnis online shop di Indonesia, 2) Bagaimana pajak pebisnis online shop menurut hukum progresif, dan 3) Bagimana prespektif maslahah al-mursalah terkait pajak bagi pebisnis online shop. Jenis penelitian ini adalah penelitian study kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah library recearch, dengan mengkaji beberapa sumber seperti peraturan perundang-undanga perpajakan dan literatur pendukung yang lain. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dari pebisnis online belum sepenuhnya tercover, dan belum adanya kebijakan secara khusus dari pemerintah terhadap wajib pajak atas pelaku pebisnis online. Apabila adanya suatu aturan khusus terkait masalah ini, maka pemerintah juga membuka peluang besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia, demi menekankan angka stabilitas ekonomi Negara. Disisi lain wajib pajak atas pelaku pebisnis online menurut maslahah al-mursalah juga merupakan suatu yang dianjurkan. Hal ini mengingat bahwa semua yang dilakukan demi kemaslahatan bersama berdampak baik bagi seluru pihak.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item