TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI PRONA TANAH DI DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

PUNGKI HERMAWAN, NIM. 13340022 (2018) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI PRONA TANAH DI DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI PRONA TANAH DI DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017) 13340022_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-BAB-TERAHIR.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI PRONA TANAH DI DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017) 13340022_BAB-I-V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (16MB)

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) dilaksanakan secara terpadu dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah. PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran pertamakali dengan proses yang sederhana, mudah dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hak atas tanah. Sasaran PRONA adalah bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga social dan keagamaan. Pada Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pembiayaan PRONA bersumber dari APBN/APBD sehingga hal tersebut dapat meringankan beban biaya bagi pensertipikatan tanah di masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo pungutan biaya PRONA tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis berusaha mengetahui bagaimana pelaksanaan PRONA di Desa Hadipolo, pungutan biaya pelaksanaan PRONA dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Dalam hal ini hukum normatif yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA). Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui sejauh mana berbagai peraturan tentang pendaftaran tanah berjalan sesuai dengan tujuannya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA di Desa Hadipolo telah dijalankan berdasarkan 9 tahap yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan RI mulai dari tahap penetapan lokasi hingga penerbitan serifikat. Pada dasarnya kegiatan PRONA merupakan program pensertipikatan tanah yang ditujukan untuk ekonomi lemah yang dibiayai pemerintah melalui dana APBN maupun APBD sesuai dengan pasal 12 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA) dan hanya ada beberapa item yang ditanggung oleh pesertanya. Namun pada realitanya, kegiatan PRONA tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item