KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PERSEPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARI’AH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA)

FAUZAN ARIEF HANAFI, NIM. 14370020 (2019) KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PERSEPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARI’AH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PERSEPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARI’AH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA)) 14370020_BAB-I_BAB-V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PERSEPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARI’AH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA)) 14370020_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Permasalahan mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menjadi permasalahan yang sering terabaikan. Permasalahan kependudukan yang dalam penanganannya membutuhkan waktu lama membuat kebijakan mengenai kependudukan tidak menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia menjadi momen untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah diharapkan sesegera mungkin mempersiapkan kondisi kependudukan yang ideal yang seimbang antar jumlah populasi, persebaran dengan kualitas kependudukan. Kebijakan yang tepat serta tidak bertentangan degan nilai keagamaan menjadi hal yang penting agar dalam penyelenggaraanya mendapat dukungan dan sesuai dengan yang diharapkan. Para pakar demografi menilai pemerintah masih kurang maksimal dalam perencanan menghadapi bonus demografi. Selain itu, perlu kiranya kebijakan tersebut dianalisis bagaimana kesesuainya dalam sudut pandang Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan metode normatif sebagai pendekatannya. Dalam analisisnya, penyusun menggunakan metode deskrptif-analitis. Penyusun mengumpulkan data-data secara letterer, dengan menelaah dokumen, surat, karya tuis, hingga artikel-artikel yang berkaitan dengan objek. Hasil penelitian yang dilakukan penyusun, didapati bahwa UU Nomor 62 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 mengatur mengenai perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan sistem data iformasi kependudukan. Pemerintah mengupayakan program Keluarga Berencana menjadi kebijakan utama dalam pengendalian penduduk. Dalam penyelenggaran kebijakan tentang kependudukan iwakilkan oleh BKKBN. Kebijakan pemerintah tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki keselarasan dengan poin-poin dalam maqaṣīd asy-syari’ah, baik klasik maupun kontemporer. Kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat dikatakan sebagai bentuk real dari maqaṣīd asy-syari’ah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item