HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

IRFAN FACHRUDIN, NIM. 15370067 (2019) HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM) 15370067_BAB-I-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM) 15370067_BAB-II_BAB-IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Timor Timur merupakan salah satu provinsi Indonesia, pada tahun 1999 terjadi referendum dan hasil referendum mengakibatkan Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari NKRI. Warga yang memilih Inonesia harus meninggalkan Timor Timur. Akibat dari referendum terjadi kerusuhan antar warga pro kemerdekaan dan pro integrasi yang menyebabkan warga pro integrasi harus meninggalkan Timor Timur dengan tangan kosong tanpa sempat membawa harta benda mereka. Warga yang pindah kemudian disebut pengungsi yang menempati lahan pemerintah maupun lahan milik warga secara sukarela untuk dijadikan kamp pengungsian, salahsatunya yang berada di desa Leun Tolu Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan bersama masyarakat untuk memperoleh data dan merupakan penelitian hukum (legal research) yang membahas mengenai hak dasar warga eks Timor Timur dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris menggunakan peraturan untuk melihat data yang didapatkan di lapangan. Pendekatan tersebut dengan cara melihat fakta yang ada di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan Undang-undnag No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kewajiban bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat hak-hak warga pengungsi eks Timor Timur belum sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak tersebut yaitu hak atas pekerjaan yang layak faktor geografis yang menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan dan belum ada upaya pemerintah untuk menyediakan maupun menyalurkan lapangan pekerjaan. Hak atas bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak belum sesuai karena warga masih berada di kamp pengungsi. Hak atas jaminan sosial belum terlaksanan karena dari pemerintah belum ada bantuan khusus untuk warga pengungsi, dan Hak anak belum terlaksana karena wilayah kamp pengungsi tidak cocok untuk masa pertumbuan anak. Dalam hukum islam membahas hak rakyat dalam kontek warga eks Timor Timur terdapat hak yang belum sesuai yaitu terjaminnya kebutuhan pokok hidup warga negara. Kewajiban pemimpin yaitu melindung wilayah Islam (negara) memelihara hukum tuhan dan melindungi kehormatan rakyat sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang bebas dan aman, dan tugas memelihara hak-hak rakyat dalam pelaksanaan bagi warga eks Timor Timur belum sesuai masih terdapat kelalaian oleh pemerintah sehingga masih terdapat hak yang belum terlaksana dengan semestinya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item