KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN RESPON UMAT ISLAM DI JAMBI (TAHUN 1915-1942 M)

Rizki Transiska, NIM. 14120015 (2018) KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN RESPON UMAT ISLAM DI JAMBI (TAHUN 1915-1942 M). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN RESPON UMAT ISLAM DI JAMBI (TAHUN 1915-1942 M)) 14120015_BAB-I_IV_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN RESPON UMAT ISLAM DI JAMBI (TAHUN 1915-1942 M)) 14120015_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Sejarah pendidikan di Jambi tidak terlepas dari Islam sebagai agama serta situasi dan kondisi sosial politik di Jambi masa itu. Lembaga-lembaga pendidikan Islam berupa madrasah di Jambi mulai berdiri pada 1915 M. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda telah berkuasa di Jambi. Untuk melanggengkan kekuasaannya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut salah satunya digunakan untuk menekan pendidikan umat Islam yang merupakan momok bagi Belanda. Kebijakan tersebut di antaranya yaitu politik etis, Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar yang juga diimplementasikan di Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan implementasi kebijakan pendidikan kolonial di Jambi serta sikap umat Islam merespon kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode sejarah. Metode sejarah yang digunakan meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu politik. Adapun konsep yang diterapkan ialah proses kebijakan menurut Andrew Heywood. Ada empat tahapan dalam proses kebijakan menurut Andrew Heywood, yaitu prakarsa atau usulan kebijakan; perumusan kebijakan; implementasi kebijakan; dan evaluasi kebijakan. Teori ini digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dibuat Hindia Belanda dalam bidang pendidikan dan kaitannya dengan gerak sejarah pendidikan Islam di Jambi. Secara garis besar penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial yang diimplementasikan di Jambi ialah pendirian sekolah untuk pribumi, Ordonasi Guru 1925, dan Ordonansi Sekolah Liar. Sekolah-sekolah Belanda yang didirikan untuk pribumi di Jambi bersifat diskriminatif dan kuat unsur kepentingan Belanda saja. Di samping itu, para guru madrasah dan kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan Islam di Jambi mengalami pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda. Beberapa lembaga pendidikan di Jambi yang mengalami penutupan karena imbas Ordonansi Sekolah Liar. Adapun respon umat Islam di Jambi menghadapi politik pendidikan Belanda tersebut ialah sikap enggan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda serta kebencian mendalam terhadap Belanda yang dianggap pemerintah kafir. Selain itu, sikap institusi pendidikan pada umumnya cenderung defensif dan menghindari konflik ketika menghadapi kebijakan pendidikan kolonial. Sikap tersebut diambil demi keberlangsungan pendidikan Islam di Jambi, sebab beberapa sekolah seperti Sumatera Thawalib dan Neutrale Hollandsch Indlandsche School, mengalami penutupan akibat Ordonansi Sekolah liar.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item