Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum Menuju Peningkatan Akreditasi

Ach., Tahir (2012) Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum Menuju Peningkatan Akreditasi. Sosio-Religia : Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, 10 (2). pp. 123-144. ISSN 1412-2367

Preview	Text c Daftar Isi.pdf - Published Version Download (82kB) | Preview
Preview	Text (Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum Menuju Peningkatan Akreditasi) 6.Tohir (UIN).pdf - Published Version Download (223kB) | Preview

Abstract

The curriculum is at the heart of education Determines that all motion learning activities undertaken by educational institutions that are based on what is planned in the curriculum. The principle of Determining the curriculum, in the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University Sunan Kalidjaga Yogyakarta, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Depok London following a deal agreed by 30 of the 35 people Dean of the Faculty of Law, State Universities (PTN) in Indonesia on April 22, 2006 were agreed as much as 23 compulsory courses offered by the Faculty of Law of any State College (PTN), in Indonesia to his students. The number of credits available at each study program is based on the Decree Kemendikbud RI No.0211/U/1982 stating that the Program Tier 1 (One) set a minimum cumulative study of 144 credits and a maximum of 160 credits are packaged in 8 semesters to 14 semesters. Key words: curriculum development, accreditation and education. Kurikulum merupakan jantung pendidikan yang menentukan semua gerak kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh institusi pendidikan yang didasarkan pada apa yang direncanakan dalam kurikulum. Prinsipnya penentuan kurikulum, di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mengikuti kesepakatan Depok yang disepakati oleh 30 dari 35 orang Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia pada tanggal 22 April 2006 yang menyepakati sebanyak 23 Mata kuliah wajib ditawarkan oleh setiap Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN), se-Indonesia kepada para mahasiswanya. Jumlah SKS yang ada pada setiap Program Studi didasarkan pada Surat Keputusan Kemendikbud R.I. No.0211/U/1982 yang menyatakan bahwa Program Strata 1 (Satu) ditetapkan studi komulatif minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS yang dipaketkan dalam 8 semester sampai 14 semester. Kata kunci: pengembangan kurikulum, akreditasi dan pendidikan

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item