Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

Jazuly, Syukron (2015) Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 4 (1). pp. 220-234. ISSN 2302-1128

Preview	Text DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (180kB) | Preview
Preview	Text Syukron Jazuly - Independent Agencies dalam Struktur.pdf - Published Version Download (373kB) | Preview

Abstract

Abstract This research studies theoretical construction of independent agencies in constitutional structure of Republic of Indonesia, and aims at researching and positioning its theoretical construction, characteristics, and also the forms of its checks and balances towards the original three branches. This normative legal research combines perspectives of conceptual approach, as well as statutory, comparative, and historical ones, in which the implementation conducted accordingly by need. By using the various theories created by some classical and contemporary theorists in term of independent agencies, and limitation of powers themes, as it has been implemented in constitutional law practice and revised in theoretical perspective, the result of this study shows independent agencies are a different branch of government, compare to the conception of Montesquieu’s trias politica. Indonesian constitutional law practice attracts fact about an existence of a different branch of government, where it is referred to as the independent agencies. As a new type of separation of power, theoretical construction of independent agencies could be referred to as "The New Separation of Power." The result of this study also shows independent agencies existance in constitutional structure of Republic of Indonesia is still be placed under primary state agencies, and considered as auxiliary state agencies. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan komisi negara independen pada struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, dan bertujuan untuk meneliti dan memposisikan konstruksi teoritisnya, mengidentifikasi apasajakah karakteristik kelembagaannya, dan bentuk-bentuk checks and balances lembaga negara ini terhadap tiga poros kekuasaan asli. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, yuridis, komparatif, dan historis, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan menggunakan beragam teori yang digagas oleh beberapa pemikir klasik maupun kontemporer tentang tema pembatasan kekuasaan, dan komisi negara independen, sebagaimana diterapkan dalam praktik ketatanegaraan dan maupun direvisi secara teoritik dalam wacana akademik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisi negara independen merupakan cabang kekuasaan tersendiri di luar konsepsi trias politica Montesquieu. Realitas ketatanegaraan Republik Indonesia dewasa ini menunjukan adanya cabang kekuasaan tersendiri, yakni komisi negara independen (independent agencies). Sebagai cabang kekuasaan tersendiri, konstruksi teoritis keberadaan komisi negara independen dapat dimaknai sebagai bagian dari "Pemisahan Kekuasaan Baru." Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedudukan komisi negara independen pada struktur ketatanegaraan Republik Indonesia masih diposisikan di bawah lembaga tinggi negara, dan dianggap sebagai lembaga negara tambahan atau penunjang. Kata Kunci: Komisi Negara Independen, Lembaga Negara, Pemisahan Kekuasaan, Checks and Balances.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item