KEDUDUKAN DAN FUNGSI MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2003 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

IBNATI CHAFIDHOH, NIM. 00370178 (2005) KEDUDUKAN DAN FUNGSI MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2003 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (KEDUDUKAN DAN FUNGSI MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2003 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH) 00370178_BAB I, V, Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (KEDUDUKAN DAN FUNGSI MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2003 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH) 00370178_BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Majelis Permusyawartan Rakyat(MPR) adalah lembaga perrmusyawaratan rakyat sebagaimana yang disebut dalam UUD 1945. Amandemen UUD 1945pada pasal 1 ayat (2) secara fundamental telah mengubah supremasi MPR. Perubahan tersebut yaitu, sebelum amandemen Pasal 1 ayat (2) berbunyi "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh lAPR", diubah menjadi "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD". Perubahan tersebut diiukuti dengan perubahan UU Susduk yaitu UU No 4 tahun 1999 diubah dengan UU No. 22 tahun 2003. Perubahan ini kemudian menimbulkan perdebatan tentang supremasi dan eksisitensi MPR. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi MPR setelah amandemen ketiga tersebut melalui UU Susduk sebagai interpretasi dari UUD 1945. Selain untuk mengetahui kedudukan MPR menurut Undang-undang tersebut penelitian ini juga bermaksud meneliti bagaimana kedudukan dan fungsi MPR apabila ditinjau dari segi hukum Islam. Sebagaimana penelitian hukum lainnya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, historis untuk mengetahui apa yang dimaksud dal11m undangundang dan apa yang dikehendaki para perumusnya. Penynsun juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan konsep Islam tentang majelis syura. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi MPR, dalam hal ini penyusun menggunakan teori maslahah mursalah, yaitu bahwasannya hukam Islam dibentuk untuk kemaslahatan bt~rsama. Dalam penelitian ini kemudian diketahui bahwa setelah amandcmen ketiga berdasarkan pasal-pasal terkait, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan sepenuhnya dan mempunyai supremasi yang tidak terbatas. Kedudukan MPR yang sekarang adalah sebagai 1embaga negara biasa. Kedaulatan yang semula dilaksanakan oleh MPR kini dilasanakakn olch lembagalembaga yang mengemban tugas politik dan pemerintahan yang berporos pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Adapun fungsi MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat masih sama, namun beberapa fungsi yang berkaitan dengan kewenangannya telah berkurang. Selanj utnya berdasarkan metode yang digunakan maka diketahui bahwa lembaga permusyawaratan rakyat (l\llPR) secara historis diambil dari konsep syura dalam alqur'an dipadukan dengan adat mufakat yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Dcngan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para pendiri bangs& ini telah meletakkan dasar-dasar yang lslami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item